Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa Serukan Lima Tuntutan ke Pemerintah

Lima Tuntutan dan Kemungkinan Stop Proses Pemilu 2019

Karena didorong oleh keprihatinan terhadap jatuhnya korban jiwa dalam Pemilu 2019 ini, Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa dengan didampingi oleh Elza Syarief, selaku kuasa hukum, menyerukan lima tuntutan.

Pertama, meminta pemerintah untuk menyatakan hari berkabung nasional degan memasang bendera merah putih setengah tiang sampai 22 Mei mendatang. Kedua, menuntut dibentuknya TGPF yang independen.

Ketiga, mendorong Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran HAM dan membawa kasus ini ke forum international, yakni ke Mahkamah Internasional dan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan PBB).

Keempat, menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan surat perintah autopsi kepada forensik se-Indonesia pada semua korban dan terakhir, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada semua korban dengan memberikan santunan yang sesuai undang-undang.

Elza selaku kuasa hukum, sepakat dengan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, bahwasanya tidak mungkin lebih dari 500 orang petugas KPPS meninggal karena kelelahan. Kalaupun karena kelelahan, ia menganggap pemerintah harus bertanggung jawab penuh, karena tanpa sengaja melakukan suatu pembunuhan.

(Baca: Penyakit Jantung Dominasi Penyebab Kematian Petugas KPPS di Jakarta)

Sebab, menurutnya waktu ideal orang bekerja adalah delapan jam sehari. Nah, jika petugas KPPS bekerja jauh melebihi waktu ideal dan meninggal, ia menilai pemerintah lalai. "Pemerintah melakukan pembunuhan, secara tidak sengaja, sebab yang dalam pikiran hanya bagaimana target 22 Mei ini tercapai, tidak memikirkan nyawa," tegas Elza.

Untuk itu, Elza bersama dengan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyerukan lima tuntutan di atas dan jika tidak dipenuhi, maka komunitas dokter dan dirinya akan menulis surat yang ditujukan untuk Presiden, Kapolri dan Kementerian Kesehatan supaya ada gerakan untuk mencegah timbulnya korban-korban lain.

Saran ekstrem justru keluar dari Zulkifli, yang sedari awal sanksi terhadap penjelasan bahwa kelelahan adalah penyebab meninggalnya petugas KPPS. Menurutnya, jika korban terus bertambah, maka jadwal Pemilu 2019 harus dihentikan, demi mengurus jatuhnya korban.

Ia berani menyerukan Pemilu harus dihentikan lantaran ia bersama kawan-kawan sesama dokter menduga korban meninggal akan semakin bertambah dan jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi merupakan skala prioritas yang lebih tinggi dibanding memaksakan melanjutkan proses Pemilu.

(Baca: KPU Mulai Proses Pemberian Dana Santunan untuk Petugas KPPS)