KPU Minta Elite Politik Tak Ikut Sebarkan Disinformasi

Menurut Pramono, para elite politik seharusnya menyampaikan informasi positif kepada publik secara konstruktif dan memberi pendidikan politik pada masyarakat. Kampanye dapat mengedepankan capaian dan gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat. "Jadi kedudukan posisi elitenya itu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyebarkan luaskan informasi yang benar," ujarnya.

Jika ada kritik, para elite politik diminta tak langsung menuduh penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu melakukan kecurangan, lantas mencari argumennya belakangan. Menurut Pramono, tindakan tersebut tak bijak dan dapat mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu.

Dia mencontohkan hal tersebut seperti tudingan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam Pilpres 2019. Tudingan itu sebelumnya disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, lantaran banyaknya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

(Baca juga: 43 Hari Jelang Pemilu, eKTP dan Pemilih Tambahan Masih Bermasalah)

Padahal, kesamaan tanggal lahir itu memang mekanisme Kementerian Dalam Negeri untuk mencatat orang-orang yang lupa tanggal lahirnya. "Kenapa masih dimunculkan lagi? Padahal itu sudah menjadi pengetahuan bersama, sudah dijelaskan oleh Kemendagri," kata Pramono.