Menteri BUMN: Komposisi Saham Freeport untuk Pemda Papua 70:30

Saham Pemprov Papua dan Pemkab Mimika di Freeport

Polemik kepemilikan saham PTFI di pemerintah daerah kembali mencuat pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Aturan itu membahas mengenai pembentukan PT Papua Divestasi Mandiri.

Di dalam pasal 15 mengatakan, BUMD itu mendapat jatah 10 persen saham PTFI. Jumlah itu merupakan bagian dari 51% saham PTFI yang diambil pemerintah.

(Baca: Agar Dapat Dividen Freeport, Pemda Papua Diminta Segera Bentuk BUMD)

(Baca: Freeport McMoran Tetap Jadi Operator Tambang Emas di Papua)

Lalu, komposisi saham Papua Divestasi Mandiri terdiri dari Pemprov Papua 51%, Pemkab Mimika 29%, dan pemerintah kabupaten di areal operasi PTFI sebesar 20%.

Namun, Pemkab Mimika tidak setuju dengan pasal itu. Mengacu pada Perjanjian Induk 12 Januari 2018, Pemkab seharusnya mendapat jatah 70% saham dan sisanya Pemprov.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Mimika mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Dirut Inalum agar masalah ini dapat diselesaikan.