Golkar Dibidik Jeratan Pidana Korporasi dalam Kasus PLTU Riau-1

Pada saat itu, Munaslub Golkar beragendakan pemilihan ketua umum baru menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus e-KTP. Atas permintaan Eni, Fadli menyebut Kotjo bersedia membantu membiayai Munaslub Golkar sebesar Rp 2 miliar. "Dana itulah yang digunakan Bu Eni untuk Munaslub Golkar," kata Fadli.

(Baca juga: Airlangga Bantah Dana Suap PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub Golkar)

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah membantah adanya dana suap PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub. Airlangga menyatakan telah mengkonfirmasi aliran dana tersebut kepada beberapa panitia Munaslub Golkar seperti Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017 Nurdin Halid dan Bendahara Golkar Robert Joppy Kardinal.

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus bahkan mengaku partainya siap diaudit KPK terkait dugaan aliran dana suap PLTU Riau-1. Dia meyakini, tak ada aliran dana suap tersebut masuk ke Munaslub Golkar.

Alasannya, dia mengklaim Golkar sudah memiliki aturan sendiri bahwa dana penyelenggaraan Munaslub berasal dari iuran anggota. "Namanya Munaslub itu sumber anggaran pasti kita ada AD/ART yang mengatur itu," kata Lodewijk.

(Baca juga: Dana Suap PLTU Riau-1 Diduga Mengalir ke Munaslub Golkar 2017)