Kasus E-KTP, Sri Mulyani Akan Cek Internal Kemenkeu
Seperti diketahui, banyak nama-nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Dalam surat dakwaan KPK pada sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (9/3) kemarin, Jaksa Penuntut Umum Irene Putrie menyebut nama para pejabat, puluhan politisi, menteri, dan kepala daerah sebagai penerima suap.
(Baca: Sidang Perdana Korupsi E-KTP Ungkap Nama Ketua DPR, Menteri, Gubernur)
Sidang perdana ini menghadirkan dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kemendagri Sugiharto. Jaksa menyatakan, hampir separuh dari penganggaran proyek pengadaan e-KTP tahun 2009 sebesar Rp 5,22 triliun (setelah dipotong pajak) itu telah dikorupsi oleh pelaksana proyek bersama pejabat pemerintah dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR).
Irene menyatakan Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini menjabat Ketua DPR Setya Novanto, juga terlibat merancang penganggaran pengadaan e-KTP. Setya bersama dua orang anggota DPR kala itu, yakni Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin mengkondisikan pembagian uang proyek tersebut, bersama seorang pengusaha, Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Atas perannya tersebut, jaksa menyebutkan bahwa, Setya dan Andi diduga mendapat jatah dari proyek pengadaan e-KTP sebesar Rp 574,2 miliar. Jumlah uang yang sama juga diterima Anas dan Nazaruddin. (Baca Ekonografik: Bagi-Bagi Duit Proyek Jumbo E-KTP)
Selain itu, puluhan politisi yang saat itu menjabat anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR juga diduga menerima dana suap hingga ratusan miliar rupiah. Beberapa diantara para anggota dewan yang diduga menerimanya adalah Ganjar Pranowo yang saat ini Gubernur Jawa Tengah dan Olly Dondokambey yang sekarang Gubernur Sulawesi Utara masing-masing sebesar US$ 520 ribu dan US$ 1,2 juta. Politisi PDI Perjuangan yang sekarang menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, disebut menerima aliran dana US$ 84 ribu.
