Pemerintah Beberkan Alasan Suntikan Dana Jumbo ke BUMN saat Pandemi
"Penugasan tersebut akan meningkatkan likuiditas modal kerja guna mendukung penugasan berikutnya," ujar Kemenkeu.
Jika tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, kebutuhan likuiditas modal kerja untuk melaksanakan penugasan semakin besar. Sehingga, beban keuangan Bulog semakin bertambah dan cadangan beras yang menumpuk di gudang bisa rusak.
Pemberian bantuan kepada Bulog ini bukan tanpa pertimbangan. Selain karena 100% dimiliki pemerintah, Bulog dinilai memiliki pengalaman dalam melaksanakan penugasan penyaluran bantuan sosial seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beras sejahtera (rastra).
(Baca: Risiko BUMN Gencar Mencari Utang Valas di Masa Pandemi Covid-19)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - GIAA
Maskapai milik pemerintah ini pun tidak luput mendapat bantuan dari pemerintah. Garuda Indonesia mendapatkan bantuan dalam program PEN melalui skema dana talangan. Rencananya, nilai dana talangan itu paling banyak Rp 8,5 triliun yang dapat diberikan melalui SMV Kemenkeu.
Pemerintah beralasan memberikan dana talangan kepada Garuda karena maskapai penerbangan itu merupakan penghubung kepulauan di Indonesia. Selain itu, pemerintah menilai kehadiran Garuda bisa menghindari potensi monopoli di industri penerbangan nasional.
Garuda juga merupakan benchmark maskapai di negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jerman. Selain itu, pemerintah menyebut ada kebutuhan kas jangka pendek. Sehingga, Garuda bisa menghindari berhenti beroperasi dan gugatan pailit PKPU.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - KRAS
Dalam program PEN, pemerintah juga berencana untuk memberikan dana talangan paling banyak Rp 3 triliun kepada produsen baja milik pemerintah tersebut. Penyalurannya dapat melalui penempatan dana pemerintah pada bank peserta.
Pemerintah menilai penting memberikan dukungan pendanaan kepada Krakatau Steel karena industri baja merupakan induk segala industri (mother of industry). "Sehingga, pabrik baja nasional yang kuat, wajib dimiliki negara yang akan bergerak ke era industri," dikutip dari paparan Kemenkeu.
Krakatau Steel juga dinilai bisa mendukung dan menggerakan industri hilir dan industri pengguna. Alasan lainnya karena perusahaan yang bermarkas di Cilegon itu merupakan benchmark negara lain seperti Inggris dan Tiongkok.
Pemerintah juga menilai bahwa penguatan industri baja merupakan salah satu langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan indonesia. Begitu juga untuk menjaga persaingan dengan baja impor.
Restrukturisasi utang yang sudah diselesaikan Krakatau Steel pada tahun lalu dengan beberapa bank bisa terancam gagal jika pemerintah tidak memberikan dukungan kepada Krakatau Steel.
PT Pertamina (Persero)
Perusahaan lain yang rencananya mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu Pertamina. Pada paparan Kemenkeu tersebut dijelaskan bahwa Pertamina akan mendapatkan pengakuan piutang harga jual eceran (HJE) senilai Rp 96,5 triliun dan bagian lancar senilai Rp 45 triliun.
Sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina menjalankan penugasan dari pemerintah. Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah dapat menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) berbeda dengan perhitungan formula.
"Dampak tanpa dukungan pemerintah, penugasan pemerintah berpotensi tidak optimal yang disebabkan oleh negatif cash flow pada 2020," dikutip dari paparan Kemenkeu.
Urgensi lainnya dari pemberian bantuan kepada Pertamina karena perusahaan ini memiliki eksposur pinjaman ke perbankan yang segera jatuh tempo. Nilai utangnya mencapai US$ 1 juta atau setara dengan Rp 14,75 miliar.
