Jokowi Teken Pelonggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Diskon hingga 99%
Selanjutnya, iuran JKK bagi pekerja yang tidak diketahui upahnya, maka besar iuran dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
Selain keringanan iuran JKK, pemerintah juga memberikan keringanan iuran JKM sebesar 99% sehingga menjadi 1% dari iuran JKM. Secara rinci, iuran bagi peserta penerima upah sebesar 1 persen dikali 0,3% menjadi 0,003% per bulan dan peserta bukan penerima upah sebesar 1% dikali Rp 6.800 menjadi Rp 68 per bulan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menyambut kebijakan tersebut. "Ini sesuai permintaan kami sudah lama," ujar dia. Menurutnya, kemudahan ini dapat meringankan beban biaya pengusaha.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, aturan tersebut semestinya diikuti dengan target yang ingin dicapai pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah perlu mennegaskan timbal balik yang harus diberikan oleh pengusaha, seperti tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.
"Jadi apa tanggung jawab sosial korporasi? Bisakah tidak PHK karyawan, membayar gaji karyawan?" ujar dia.
Menurutnya, timbal balik tersebut menjadi hal penting dalam pemberian relaksasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak akan semakin terpuruk seiring dengan terpenuhinya hak para karyawan.
