Kopi, Jaminan Sosial dan Pulsa Masuk Hitungan Baru Upah Minimum 2021
Menurutnya, masa peninjauan KHL tersebut dilakukan saat pandemi Covid-19 memberikan dampak terjadap perekonomian nasional. Meski begitu, penambahan dan perubahan KHL tersebut tetap memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.
"Pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19," kata Haiyani.
Ia menambahkan, pandemi Covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan karena permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku. Oleh karenanya, perlu pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalin sinergi seluruh pihak.
Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, Kemnaker menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diharapkan.
Permenaker ini disosialisasikan ke anggota dewan pengupahan provinsi, kabupaten/kota. Namun lantaran ada kondisi pandemi Covid-19, peserta sosialisasi dikurangi dari 34 provinsi.
Adapun, Dialog Dewan Pengupahan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz sebagai unsur pengusaha dan Sunardi sebagai unsur serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian, dialog juga diikuti 68 peserta dari Dewan Pengupahan Provinsi Seluruh Indonesia. Sebanyak 15 peserta dari unsur pemerintah, 18 peserta unsur pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari Akademisi.
