Jokowi: Kejahatan Ekonomi Semakin Meningkat dan Canggih
Terobosan juga perlu dilakukan untuk transformasi digital. PPATK juga diminta untuk menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan fundamental.
Terakhir, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menegakkan hukum yang berkedadilan. Sebab, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK saja.
"Ini untuk membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, terintegritas dan berkelanjutan," ujar dia.
Belakangan ini PPATK terus memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak terkait produk investasi ilegal. Pada Kamis (24/3) PPATK kembali memblokir 17 rekening dengan nilai Rp 77,945 miliar, yang diduga berasal dari tindak pidana investasi ilegal.
“Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran transaksi tersebut beragam, ada yang disimpan dalam bentuk aset kripto, menggunakan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank agar mempersulit penelusuran.
Belum lama ini, PPATK juga membekukan aset kripto Indra Kenz senilai Rp 38 miliar, terkait dugaan penipuan menggunakan aplikasi Binomo. Tindakan tersebut merupakan salah satu kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010.
