Menko Mahfud Perintahkan Aparat Hati-Hati Tangani Masalah di Rempang
"Semua itu sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju pada pertemuan tanggal 6. Yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80% setuju semua. Nah, itu yang itu kemudian yang belum terinformasikan," ujar Mahfud.
Dia beranggapan bahwa kerusuhan yang terjadi di Rempang pada Kamis, 7 September lalu dipicu oleh ulah provokator yang tidak berkaitan dengan relokasi lahan warga. "Demonya meledak tanggal 7, sehingga ada 8 orang diduga provokasi dan tidak ada kepentingan di situ," kata Mahfud.
Ganti Rugi Relokasi Warga Rempang
Mahfud menjelaskan bahwa BP Batam telah menyatakan komitmen untuk menyediakan lahan untuk warga Rempang yang direlokasi untuk pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Masyarakat terdampak juga diberikan uang sangu senilai Rp 1.034.636 per orang dalam setiap kartu keluarga (KK) per bulan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya hidup selama masa relokasi dan pembangunan hunian dari pemerintah.
Tiap keluarga terdampak relokasi mendapatkan tanah 500 meter persegi dan bangunan rumah ukuran tipe 45 senilai Rp 120 juta. Menurut Mahfud, ada 1.200 KK terdampak yang berdiri di atas lahan 2.000 hektar. "Uang tunggu itu diberikan sambil menunggu dapat rumah di dekat pantai," ujar Mahfud.
Sebelumnya, sejumlah warga Rempang terlibat bentrok dengan petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP pada saat pengukuran untuk pengembangan kawasan Eco City pada Kamis, 7 September lalu. Hari ini saat warga melakukan unjuk rasa di kantor BP Batam kericuhan kembali pecah.
Berdasarkan laporan dari Antara, petugas gabungan memukul mundur massa pengunjuk rasa dari depan Kantor BP Batam sekira pukul 15.30 WIB. Mereka terus mendorong warga hingga akhirnya berhenti di depan Gedung Lembaga Adat Melayu Batam.
