Kaleidoskop 2023: Akhir Drama Sambo, Pusaran Korupsi Anak Buah Jokowi
Anwar Usman Dipecat dari Jabatan Ketua MK
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK lantaran dinilai melakukan pelanggaran etik berat. Keputusan itu dibacakan dalam sidang MKMK yang berlangsung pada Selasa (7/11).
Anwar yang merupakan kerabat Presiden Joko Widodo itu dinilai melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi saat menangani perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK mengenai gugatan itu menambah frasa 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah'.
Salah satu pihak yang terdampak langsung yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi dan kerabat Anwar. Saat ini Gibran merupakan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ia berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Usai pemberhentian Anwar, majelis hakim MK kemudian bersepakat menunjuk Suhartoyo menggantikan posisi Anwar Usman. Yang terbaru, pada Rabu (20/12) MKM mengumumkan terbentuknya MKMK permanen yang akan bertugas mengawal kode etik dan perilaku hakim MK.
Ketua KPK Jadi Tersangka
Pada 23 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli yang kala itu masih jadi ketua KPK dijerat dengan pasal berlapis yakni pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Penetapan tersangka itu dilakukan usai dilakukannya gelar perkara serta pemeriksaan puluhan saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Pada 27 November 2023 Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Firli sebagai Ketua KPK, posisinya digantikan oleh Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Hingga kini, Firli telah menjalani beberapa kali pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik gabungan kepolisian. Teranyar, pada Rabu (27/12), ia diperiksa selama 10 jam di Bareskrim Mabes Polri. Kendati demikian ia masih belum ditahan.
Selain berperkara di kepolisian, Firli juga disidang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil sidang etik, Dewas KPK memutuskan Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat. Dewas memberikan sanksi berat pada Firli dan memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.
"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," bunyi putusan yang dibacakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dalam sidang, Rabu (27/12).
Dewas KPK menilai Firli Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat itu KPK menangani perkara Syahrul Limpo dan Firli tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan KPK mengenai pertemuan dan komunikasinya itu.
Deretan Anak Buah Jokowi di Pusaran Korupsi
Sepanjang 2023 terdapat sejumlah kasus korupsi yang menyeret menteri, wakil menteri, dan petinggi lembaga negara yang merupakan pembantu Presiden Joko Widodo. Salah satu kasus korupsi yang cukup ramai menjadi perbincangan dan menjadi sorotan adalah rasuah proyek pembangunan Base Transceiver Tower atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kasus korupsi yang merugikan kerugian negara hingga Rp 8,032 triliun ini menyeret politikus Nasional Demokrat yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Johnny ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung untuk ketiga kalinya sejak pertengahan Februari.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny langsung ditahan dan mengenakan rompi merah muda. Dalam kasus ini Kejagung telah menjerat sejumlah tersangka lain termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.
Setelah melewati proses panjang di pengadilan, pada 8 November 2023 hakim memvonis Johnny 15 tahun penjara dan membayar denda Rp1 miliar. Johnny juga wajib membayar uang pengganti ke negara senilai Rp15,5 miliar.
Majelis hakim menyatakan, Ia melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain Johnny G Plate, rasuah juga menyeret Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Syahrul yang juga merupakan politikus Partai Nasdem itu ditetapkan tersangka oleh KPK pada 11 Oktober 2024 atas dugaan pemerasan dalam jabatan, kasus gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK menduga Syahrul Limpo telah menarik upeti dari bawahannya selama kurun waktu 2020-2023 dengan nominal dari US$ 4.000 – US$ 10.000. Adapun, total uang yang diduga diterima Syahrul tersebut adalah Rp13,9 miliar. Hal lain yang menjadi sorotan lantaran uang hasil korupsi yang diterima Syahrul digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit, perbaikan rumah, tiket pesawat hingga kebutuhan pribadi keluarga.
Selain menyeret Syahrul KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Khusus untuk Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menjerat dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hingga kini kasus ini masih bergulir lantaran Syahrul Limpo melakukan perlawanan dengan menyeret Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan kepada dirinya.
Perkara lain yang juga menjadi sorotan adalah penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan gratifikasi penanganan perkara di Kemenkumham dan Bareskrim. Penetapan Eddy secara resmi menjadi tersangka dilakukan pada 7 Desember 2023 setelah sebelumnya wakil ketua KPK Alexander Marwata mengungkap status Eddy ke publik.
Dalam perkara ini KPK juga tetapkan empat tersangka lain terdiri dari 1 pemberi suap dan tiga orang kepercayaan Eddy. KPK menduga, Eddy menerima uang suap dengan total Rp 8 miliar. Sementara itu, Eddy hingga saat ini belum ditahan meski ia telah mengundurkan diri dari jabatan. Pengunduran diri Eddy sebagai wamenkumham juga telah disetujui Jokowi melalui Keputusan Presiden.
