Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024

Ferrika Lukmana Sari
16 Maret 2024, 20:31
Jokowi
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers sebelum berangkat ke Australia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Australia di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024). Dalam KTT tersebut Indonesia akan mendorong kerja sama dan penguatan integrasi ekonomi, terkait transisi energi dan transformasi digital, kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten yang termasuk d

Sebelum itu, Ndiaye pernah menduduki posisi strategis di Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) sejak tahun 1998 hingga 2006.

Berdasarkan situs resmi OHCHR, dia pernah menjabat sebagai Direktur Divisi Hak Asasi Manusia dan Perjanjian OHCHR, serta direktur divisi Dewan Hak Asasi Manusia dan Prosedur Khusus OHCHR.

Tak hanya di bidang HAM, Ndiaye juga punya keahlian di bidang riset. Lelaki asal Senegal Afrika Barat ini pernah menjadi Direktur Divisi Penelitian dan Hak atas Pembangunan di kantor pusat OHCHR di Jenewa dari 2006 hingga 2014.

Sementara pada 2006, Ndiaye diangkat sebagai Wakil Perwakilan Khusus PBB di Republik Demokratik Kongo dengan pangkat Asisten Sekretaris Jenderal. Sebelum itu, dia pernah menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum dan adanya kesewenang-wenangan.

Pada 1992, Ndiaye berpartisipasi dalam misi ke negara Yugoslavia, ikut Komisi Internasional untuk Investigasi Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Rwanda 1993-1994, dan Kolombia serta Papua Nugini pada 1995.

Pada tahun 1995, Ndiaye diangkat menjadi salah satu komisaris Komisi Kebenaran dan Keadilan di Haiti. Sebelum bergabung dengan PBB, Ndiaye bekerja untuk Amnesty International sebagai komite eksekutif dan wakil ketua pada 1985-1991.

Tak hanya itu, di juga pernah mendapat tanggung jawab sebagai Koordinator Timur Tengah dan Koordinator Penelitian dan Kampanye yang mengawasi perilisan laporan tahunan amnesty pada 1987-1989.

Bahkan ia pernah menjadi anggota Dewan Pengacara Senegal dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (1983-1991) dan presiden komisi praktik etika profesional pada awal karirnya. 

Halaman:
Reporter: Ferrika Lukmana Sari
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...