Timnas AMIN Nilai Sorotan PBB Soal Netralitas Tamparan Bagi Pemerintah
Ia juga menyoroti teguran dalam Sidang Komite HAM ini disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas yang kuat. Brace Waly Ndiaye punya rekam jejak panjang sebagai pegiat HAM. Ia sempat bekerja untuk Amnesty Internasional hingga bergabung dengan Komisi Internasional untuk Investigasi Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Rwanda.
Adapun teguran Ndiaye disampaikan dalam Sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Selasa (12/3) lalu. Sidang komite HAM ini turut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab, Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024. Salah satunya menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat usia capres-cawapres.
"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar Pilpres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir, namun mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut serta dalam pencalonan," kata Ndiaye pada pertemuan tersebut dikutip Sabtu (16/3).
Ndiaye mempertanyakan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pejabat tinggi negara, termasuk presiden tidak terlalu memengaruhi proses Pemilu. Selain itu ia juga bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki atas dugaan intervensi Pemilu.
Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye terkait masalah netralitas Jokowi pada Pemilu 2024. Tri justru menjawab terkait tingkat keikusertaan masyarakat Indonesia dalam Pemilu 2024 yang meningkat dibandingkan tahun 2019. Dan menyebut pemilihan umum di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
