Cerita TikTok hingga Akhirnya Dilarang Jualan
Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop memfasilitasi transaksi jual beli. Bagaimana TikTok akhirnya dilarang menyediakan layanan media sosial sekaligus e-commerce?
Awalnya pemerintah menyoroti pemberitaan tentang Project S. Pada Juni, Financial Times melaporkan tentang project S TikTok di Inggris. Media sosial asal Cina ini meluncurkan fitur baru yang diberi nama ‘Trendy Beat’ yang menjual produk populer.
Produk-produk yang dipajang di fitur ‘Trendy Beat’ TikTok disebut dikirim langsung dari Cina. Sementara penjualnya terdaftar di Singapura, tetapi tercatat dimiliki oleh induk usaha yakni ByteDance.
Melalui Project S TikTok Shop, TikTok diduga mampu mengetahui berbagai data ragam produk yang banyak diminati atau dibutuhkan konsumen. Kemudian mesin algoritme disebut bisa mengarahkan konsumen untuk membeli produk milik perusahaan.
Pada Juli, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti Project S TikTok. Ia khawatir proyek ini membuat UMKM di Indonesia semakin sulit bersaing, karena harga barang asal Cina jauh lebih murah dan di bawah Harga Pokok Penjualan atau HPP.
Kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika alias Kominfo yang baru dilantik pada medio Juli, yakni Budi Arie Setiadi untuk mengkaji perubahan e-commerce yang cepat.
Setelah itu, Presiden Jokowi beberapa kali membahas Project S dengan sejumlah menteri. Pada akhir Juli, Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengkaji revisi Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 50 Tahun 2020.
Saat itu, kebijakan yang dikaji yakni melarang produk impor di bawah US$ 100 dijual di e-commerce. Selain itu, Kemendag mengkaji positive list yakni daftar produk impor yang bisa dijual di marketplace.
Namun kemudian publik menyoroti pedagang Tanah Abang yang sepi pembeli. Para pedagang itu sudah mencoba untuk berjualan online, bahkan melalui fitur live streaming. Namun siaran langsung mereka di platform e-commerce, sepi penonton.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai UMKM Indonesia tak didukung oleh rantai pasok yang mumpuni dan berbasis teknologi.
Padahal seingatnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah lama mengingatkan kementerian dan swasta untuk mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) guna menggenjot produksi.
“Tidak ada yang mewujudkan bagaimana teknologi digital diaplikasikan ke sistem produksi nasional, industri manufaktur, pertanian, agro maritim, kesehatan dan lainnya,” ujar Teten kepada Katadata.co.id, dua pekan lalu (16/9).
Alhasil, produksi nasional kalah dibandingkan produk impor yang lebih murah karena produksinya lebih efisien dan berkualitas.
“Akibatnya transformasi digital di Indonesia tidak melahirkan ekonomi baru, hanya membunuh ekonomi lama. Kue ekonomi tidak bertambah, tapi faktor pembaginya semakin banyak,” Teten menambahkan.
