UE Siapkan Aturan Paksa Sektor Energi Fosil Bayar Dana Perubahan Iklim
Negara-negara harus memutuskan di Baku apakah tujuan pendanaan iklim baru ini hanya akan mencakup pendanaan publik, atau juga melibatkan sektor swasta dan lembaga internasional, untuk mencoba memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang berkembang pesat.
OECD mengatakan kebutuhan aktual investasi iklim di negara-negara miskin bisa mencapai US$ 1 triliun per tahun pada 2025.
Kepala kebijakan iklim UE Wopke Hoekstra mengatakan dia akan mencoba menggalang dukungan terhadap pajak bahan bakar fosil internasional. Namun jalan menuju perjanjian semacam itu masih terjal, mengingat diperlukannya dukungan luas untuk tindakan global.
Pembicaraan di Organisasi Maritim Internasional (IMO) tahun lalu mengenai pungutan emisi CO2 untuk pelayaran ditentang oleh negara-negara termasuk di antaranya Cina. Negosiasi IMO akan dilanjutkan bulan Maret ini.
Rancangan dokumen tersebut juga menyatakan bahwa UE akan terus menuntut agar negara-negara berkembang dan negara-negara dengan emisi CO2 serta PDB per kapita tinggi, seperti Cina dan negara-negara Timur Tengah, harus membayar untuk tujuan pendanaan iklim PBB yang baru.
Beijing dengan tegas menentang hal ini dalam perundingan iklim PBB sebelumnya. Pertanyaan mengenai negara mana yang harus membayar diperkirakan akan menjadi isu inti pada KTT iklim COP29 tahun ini.
