Kemenkeu Kaji Opsi Pangkas Anggaran K/L untuk Tambah Subsidi Energi
Perkiraan tersebut dengan asumsi harga ICP rata-rata masih di atas US$ 100 per barel dan konsumsi Pertalite serta Solar masing-masing 29 juta kilo liter dan 17,4 juta kilo liter.
Dalam hitungan Kemenkeu, jika harga minyak bergerak turun dan rata-rata ICP setahun menjadi US$ 85, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 88,6 triliun sehingga total subsidi menjadi Rp 591 triliun. Sedangkan jika harga rata-rata ICP sebesar US$ 99 per barel, subsidi akan membengkak menjadi Rp 605 triliun.
"Kami lihat kalau nanti, tambahan berapa lagi yang perlu dikomunikasikan (dengan DPR), kalau tidak bisa dialokasikan tahun ini, akan dibayarkan 2023," kata Suahasil dalam interview dengan CNBC Indonesia TV awal pekan ini.
Suahasil menyebut jika pembayaran kompensasi energi kemudian dilimpahkan ke tahun depan, akan berdampak pada anggaran subsidi dan kompensasi pada 2023 yang dapat mencapai Rp 336,7 triliun.
Ia berharap agar pembayaran yang digeser ke tahun depan tidak akan terlalu besar. Keputusan dengan DPR tersebut akan dibahas sembari merancang RUU APBN 2023 yang tengah berjalan saat ini.
Jika berkaca pada pengalaman sebelum-sebelumnya, pada Mei lalu pemerintah terlebih dahulu meminta restu Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelum menambah anggaran subsidi dan kompensasi menjadi Rp 502,4 triliun.
Namun Made menyebut sampai saat ini belum ada jadwal untuk pertemuan antara Kementerian Keuangan dengan Banggar soal pembahasan terkait potensi pembengkakan anggaran subsidi.
