Pemerintah Raup Miliaran dari Tarif Verifikasi NIK Dukcapil Rp 1.000
Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji ulang terkait pengecualian tarif pemadanan data untuk situasi tertentu. Ia mencontohkan, perbankan harus memadankan data ke Dukcapil dalam proses pencairan bansos.
Pemadanan tersebut dikenakan biaya sekalipun perbankan hanya mendapat penugasan dan tidak menuai untung. Kemenkeu mempertimbangkan relaksasi tarif untuk hal itu.
Ketentuan tarif pemadanan data itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 10 2023 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemendagri. Dalam beleid itu mengatur, verifikasi NIK di Ditjen Dukcapil akan dikenakan tarif Rp 1.000 per NIK.
Tarif ini hanya berlaku untuk lembaga pengguna yang bersifat profit oriented. Karena itu, instansi pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), koperasi, usaha mikro dan kecil tetap dibebaskan dari tarif alias gratis.
Sementara itu, operator telekomunikasi yang membutuhkan verifikasi NIK akan diberi keringanan sebesar diskon 50% dari tarif atau sebesar Rp 500 per NIK.
