Pro dan Kontra Kebijakan Single Salary Menurut Pengamat
Tauhid pun menilai dengan kebijakan ini, besar kemungkinan pemerintah akan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar untuk gaji ASN, TNI, serta Polri. “APBN tentu akan jauh lebih banyak daripada berdasarkan kinerja. Karena secara periodik naik namun lebih mendorong yang yang jabatannya lebih rendah untuk naik ke atas,” kata Tauhid.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai sistem pembagian gaji ASN harus berbasis kinerja. Dengan demikian, tinggi rendahnya gaji yang diterima sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai.
Jika kebijakan single salary diberlakukan, pemerintah harus menyiapkan bentuk evaluasi baru untuk memastikan tetap objektif dan memicu ASN untuk meningkatkan kinerja. “Jadi, ASN terpicu untuk meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai sistem penggajiannya mematahkan semangat yang rajin dan berkinerja baik dibandingkan yang biasa saja atau yang malas,” kata Faisal.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan wacana kenaikan gaji dan pensiunan ASN serta TNI dan Polri bisa memberikan empat dampak positif. Dampak positif itu mencakup peningkatan kesejahteraan, kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga, peningkatan etos kerja, dan perlindungan sosial bagi ASN serta TNI dan Polri.
Said pun menyebut ASN, TNI, dan Polri belum menerima kenaikan gaji selama empat tahun belakangan. Sedangkan kenaikan inflasi terjadi setiap tahunnya. “Atas dasar keempat pertimbangan di atas, saya memberikan dukungan dan menyetujui kebijakan tersebut,” kata Said.
