PPATK Endus Dugaan Korupsi Anggaran PSN, Mengalir ke ASN dan Politikus
Meski demikian, PPATK mengungkapkan modus-modus yang digunakan pelaku dalam dugaan korupsi tersebut. Misalnya, para pelaku menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana tersebut, menggunakan rekening keluarga, rekening karyawan, atau pun nominee.
Adapun nominee adalah seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda atau aset seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya. Namun nominee ini sebenarnya bukan pemilik asli dari aset tersebut.
Untuk Pembelian Aset Properti dan Barang Mewah
Selain menggunakan rekening pribadi, para pelaku juga lihai. Ivan mengungkapkan, bahwa mereka menggunakan dana PSN tersebut untuk pembelian aset seperti rumah dan properti, pembelian kendaraan, batu mulia, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
"Modus lainnya yaitu penggunaan fasilitas safe deposit box untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan serta penggunaan valuta asing dalam upaya suap dan gratifikasi," ujar Ivan.
Seperti diketahui, PSN adalah proyek-proyek infrastruktur strategis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kehadiran proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Pembangunan proyek PSN diatur melalui Peraturan Presiden (PP). Sementara pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha serta Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
