BPH Migas: Berita BPH Migas Terkini - Berita Migas Hari ini

BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.

BPH Migas akan mengujicoba penjualan Pertalite melalui Pertashop. Sebanyak 100.000 KL Pertalite dialokasikan untuk uji coba ini,

BPH Migas melaporkan bahwa selama empat bulan pertama tahun ini telah menyalurkan 30% dari total kuota BBM subsidi Solar, minyak tanah, hingga Pertalite.

BPH Migas telah mengajukan kuota BBM bersubsidi Pertalite untuk 2025 sebesar 33,23 juta KL, naik 4,8% dari kuota tahun ini sebesar 31,7 juta KL.

BPH Migas melaporkan bahwa penyaluran BBM subsidi pada 2023 melebihi kuota atau overkuota lantaran belum selesainya revisi aturan yang akan membatasi penjualan solar dan Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyambut usulan penggantian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite ke kualitas yang lebih baik, dalam hal ini Pertamax.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk mengatur pembatasan Pertalite belum bisa rampung Juni ini seperti yang ditargetkan Kementerian ESDM.

BPH Migas dan Pertamina memastikan bahwa Pertalite masih didistribusikan secara normal melalui SPBU usai ditemukannya sejumlah SPBU Jakarta yang menggantinya dengan Pertamax Green 95.

BPH Migas akan mengawal terus kebijakan BBM Satu Harga karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat di wilayah 3T dalam mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Kebijakan ini akan masuk RPJMN 2025-2029.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan bakal mengawal pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama masa Ramadan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024.

PH Migas mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat program pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.

BPH Migas akan segera merevisi aturan subpenyalur BBM Subsidi untuk memudahkan masyarakat daerah mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.

Program BBM Satu Harga yang telah berjalan sejak 2017 ini masih mengalami sejumlah tantangan.

Keputusan pengangkatan sembilan anggota KPPU melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024.

Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite belum juga diberlakukan, meskipun rencana ini sudah digaungkan sejak 2022. Pembatasan ini masih menunggu regulasi berupa perpres.