Berita PPh Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah maupun nonkelas menengah. Tapi berdasarkan subyek pajak.

Porsi pajak penghasilan dari kelas menengah masih sangat kecil, tidak lebih dari 1% dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor UMKM informal yang belum tergabung dalam sistem perpajakan.

Pemerintah berpotensi meningkatkan pendapatan negara dengan tindakan lebih agresif dalam memungut pajak dari orang super kaya, termasuk melalui penegakan hukum dan tarif progresif yang lebih tinggi.

Rencana iuran pensiun bagi pekerja dikhawatirkan bakal makin membebani kelompok kelas menengah hingga akhirnya menurunkan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Evaluasi insentif pajak UMKM dengan tarif 0,5% akan diputuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada penghujung 2024. Hal ini menimbang efektivitas dan dukungan APBN terhadap UMKM.

Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025 melalui optimasi Core Tax Administration System dan kebijakan perbaikan di berbagai sektor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mengevaluasi insentif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM yang berakhir tahun ini, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keadilan pajak bagi UMKM.

Dirjen Pajak Kemenkeu menyampaikan bahwa tarif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM akan berakhir pada tahun 2024

Ditjen Pajak Kemenkeu mempersiapkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada masa pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Tarif PPh final 0,5% untuk UMKM akan berakhir. Direktorat Jenderal Pajak telah mengumumkan rencana transisi ke skema perpajakan normal mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penurunan penerimaan pajak terjadi karena setoran PPh migas dan nonmigas anjlok pada Juli 2024.

BPK menemukan kekurangan pajak sebesar Rp 5,82 miliar dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2023.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemotong PPh Pasal 21 terdiri atas lima, yakni pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun dan BPJS, orang pribadi atau badan, serta penyelenggara kegiatan.

Terdapat delapan pihak yang atas penghasilannya dikenakan atau dipotong PPh Pasal 21. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dipotong PPh Pasal 21, pemerintah mengatur terkait komponen-komponen yang dapat menjadi penguran penghasilan bruto. Berikut ini ulasan selengkapnya.