Berita PPh Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan di lima sektor padat karya dengan gaji maksimal Rp 10 juta.

Berikut ini informasi mengenai syarat penerima bebas pajak gaji 10 juta beserta informasi lainnya yang penting diketahui.

Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

DJP mengatur ulang PPh final 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan hanya wajib pajak yang memenuhi kriteria yang mendapat fasilitas tersebut.

Pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan travel, sebagai bagian dari stimulus ekonomi 2025.

Skema DBH PPh 21 yang akan mulai diberlakukan pada 2026 dirancang untuk menciptakan keadilan pajak berbasis domisili pekerja, menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

HIMKI menilai insentif PPh DTP penting untuk menghindari PHK di industri furnitur, meskipun dikatakan bukan solusi tunggal dan menambah hanya 2% kapasitas produksi.

PHRI menilai insentif PPh 21 DTP tidak signifikan untuk industri hotel karena mayoritas gaji pekerja sudah di bawah PTKP, menurut Sekjen PHRI Maulana Yusran.

PPh final UMKM diperpanjang hingga 2029 bagi wajib pajak orang pribadi dengan tarif 0,5%, untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memberikan kepastian fiskal.

DJP Kemenkeu oenegaskan bahwa warisan tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh), dimana ahli waris bisa mengajukan SKB PPh untuk menghindari pengenaan PPh final.

Kemenkeu berencana untuk mengoptimalkan pajak atas aset kripto guna meningkatkan penerimaan negara, dengan peraturan terbaru yang mempengaruhi PPN dan PPh.

Pemerintah menghapus pajak PPN pada transaksi aset kripto dan menaikkan tarif PPh final menjadi 0,21%, per aturan PMK No. 50/2025 yang efektif 1 Agustus 2025.

Mulai 1 Agustus 2025, tarif PPh untuk transaksi aset kripto di Indonesia naik dari 0.20% menjadi 0.21% sesuai PMK Nomor 50 Tahun 2025.

DJP merencanakan merevisi ketentuan pajak kripto sebagai respons atas transisi status kripto dari komoditas ke instrumen keuangan, mengikuti perubahan pengawasan dari Bappebti ke OJK.

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk e-commerce luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari pedagang Indonesia, sebagaimana skema PPN tahun 2020.