Berita Kementerian LH Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengajukan tagihan Rp 18 triliun kepada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi akibat kerugian lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan sejak 2020.

Wakil Menteri LH, Diaz Hendropriyono, mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa diskusi dengan dua organisasi internasional untuk mengakui Bursa Karbon Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan kembali menyegel 27 titik pada hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, Cikeas, dan Cisadane.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meningkatkan status dugaan pelanggaran aturan lingkungan di Kawasan Ekonoi Khusus atau KEK Lido dari pengawasan menjadi penyidikan.

Enam TPA tersebut merupakan bagian dari 343 TPA yang melakukan kegiatan open dumping atau pengolahan sampah di lahan terbuka.

Kementerian Lingkungan Hidup menyebut masih menunggu keterangan dari empat ahli untuk menentukan nasib KEK Lido.

Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mendorong industri untuk menggunakan kemasan plastik yang mudah didaur ulang.

Sebanyak 1.329 perusahaan tercatat berstatus hitam dan merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam mengeloa lingkungan pada 2023-2024.

Berdasarkan studi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), lebih dari 800 spesies laut dan pesisir terancam oleh sampah plastik.

Pemilik MNC Group sekaligus Direktur Utama PT MNC Land Lido, Hary Tanoe, memenuhi panggilan DPR untuk membahas penyegelan MNC Lido.

Anggaran Kementerian LH dipangkas 30% dari anggaran awal 2025. Namun, anggaran Bidang Penegakan Hukum naik.

Kementerian Lingkungan Hidup memberikan tenggang waktu selama 90 hari untuk pengelola KEK Lido memenuhi aturan lingkungan, sebelum memberikan sanksi.

Tim pengawas melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan di KEK Lido.

Area reklamasi dan pagar laut seluas 2,5 hektare milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara tersebut disegel karena diduga melanggar UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup akan mengawasi pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.