Berita Penyertaan Modal Negara (PMN) Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Hutama Karya mendapat persetujuan penambahan modala negara (PMN) sebesar Rp 18,6 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan melanjutkan pembangunan jalan tol di Sumatera.

IFG masih menanti pencairan dana PMN Rp 3 triliun di kuartal I 2024. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung bisnis Askrindo dan Jamkrindo.

Jokowi mengatakan, penambahan penyertaan modal negera itu bertujuan untuk memperbaiki permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Pertamina.

DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 untuk PT Hutama Karya, Indonesia Financial Group (IFG), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menyuntikkan dana tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pemerintah nantinya bakal mengembalikan Penyertaan Modal Negara atau PMN PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui PT Hutama Karya (HK).

PT Waskita Karya Tbk (WSKT), batal menerima kucuran penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk tahun anggaran 2022.

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mendesak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang belum rampung menyelesaikan pekerjaan agar segera diselesaikan pada tahun ini setelah memperoleh PMN.

Kementerian BUMN tengah mempercepat penyelesaian pekerjaan dari 13 perusahaan pelat merah. Hal ini seiring pemeriksaan BPK yang menyatakan PMN Rp 10,4 triliun untuk pendanaan 13 BUMN belum rampung.

BPK memerintahkan Hutama Karya menyelesaikan penugasan jangka panjang tanpa menunggu pencairan PMN. Pasalnya, proyek Jalan Tol Trans Sumatera menyangkut hajat hidup orang banyak.

BPK menyatakan PMN senilai Rp 10,4 triliun untuk mendanai pekerjaan 13 BUMN belum diselesaikan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 57,9 triliun untuk tahun 2024 yang akan dibagikan kepada 10 BUMN.

Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara atau PMN Rp 10 triliun untuk PLN tahun ini. Dana tersebut terutama untuk meningkatkan elektrifikasi di desa dan wilayah 3T.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan menyiapkan opsi pendanaan selain Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada emiten konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT).

Komisi VI DPR keberatan karena negara mengeluarkan dana dari APBN senilai Rp 20 triliun untuk menutup kerugian kasus Jiwasraya.