Berita RUU KUHAP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/11), meski ada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR terkait dugaan pelanggaran hukum dalam penyusunan.

Pembahasan RUU KUHAP di DPR RI akan berlanjut ke tingkat II meskipun ada laporan pelanggaran hukum ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

DPR bersama pemerintah setuju membawa RUU KUHAP ke rapat paripurna untuk dibahas dan disahkan, menandai usulan legislatif penting dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua Komisi III DPR mengatakan masukan dari berbagai pihak penting agar revisi KUHAP tidak melemahkan pemberantasan korupsi.

Overkapasitas penjara yang banyak terjadi di sejumlah daerah merupakan implikasi dari hasrat negara untuk menghukum.

Habiburokhman dari Komisi III DPR menegaskan bahwa RUU KUHAP tidak melemahkan KPK

KPK mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto dan DPR meminta audiensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), merasa kurang dilibatkan dalam pembahasan

Situs DPR RI sering tidak bisa diakses karena serangan siber ribuan kali. DPR bekerja sama dengan Bareskrim dan BSSN untuk mengatasi masalah ini, seringkali dengan mematikan server

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak akan mencakup diskusi tentang penyadapan, diputuskan dalam pembahasan DIM antara DPR bersama pemerintah.

Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah revisi UU KUHAP kepada DPR, memulai proses untuk dibahas bersama demi reformasi hukum pidana yang akan berlaku 1 Januari 2026.

DPR menunda pembahasan RUU KUHAP, dengan alasan periode sidang yang terlalu pendek untuk membahas semua aspek secara menyeluruh

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR RI untuk tidak terburu-buru dalam membahas revisi RUU KUHAP, mengingat adanya potensi pasal yang membuka celah 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan.