Subsidi Minyak Goreng Curah Diperluas, Industri Minta Bulog Dilibatkan
Rencana pemerintah untuk memperluas program subsidi minyak goreng curah diperkirakan akan membutuhkan anggaran tambahan. Oleh sebab itu, industri meminta agar pemerintah melibatkan Perum Bulog dalam program tersebut agar distribusi bisa lebih efisien.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan akan memperluas program subsidi minyak goreng curah. Saat ini sumber dana subsidi ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Konsekuensi regulasi ini, kalau ada ekstra transport cost, itu didanai langsung oleh BPDPKS. Sampai ke pelosok, sampai mereka bisa beli Rp 14.000 per liter," kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga kepada Katadata.co.id, Rabu (27/4).
Sahat menilai, kegagalan penyaluran minyak goreng saat berlakunya aturan kewajiban pasar domestik (DMO) disebabkan oleh tersendatnya distribusi di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, peran Bulog dalam menyalurkan minyak goreng subsidi dinilai penting karena memiliki akses hingga ke daerah pelosok.
"Baiknya pemerintah yang meng-handle itu (minyak goreng bersubsidi), karena mereka punya jaringan sampai ke 514 kabupaten/kota. Selama ini tidak berjalan karena perusahaan tidak punya akses ke situ," kata Sahat.
Sebelumnya, pemerintah resmi melarang produk olahan minyak sawit mentah (CPO) kategori refined, bleached, deodorized (RBD) Palm Olein mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB. Larangan ekspor tersebut berlaku hingga harga minyak goreng curah telah berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter di seluruh wilayah Indonesia.
