Meikarta Masuk KEK Bekasi, Bakal Dapat Kemudahan Investasi
Pemerintah tengah mengkaji pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Megaproyek Meikarta milik Grup Lippo merupakan salah satu proyek yang termasuk di KEK tersebut dan bakal mendapatkan fasilitas kemudahan investasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, rencana kajian ini dilakukan pasca Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.
(Baca: Sengkarut Izin dan Pemasaran Megaproyek Meikarta)
Jokowi yang menyetujui usulan tersebut kemudian menunjuk Luhut untuk mengkoordinasikan rencana Kadin tersebut. Tiga hari kemudian, pada Minggu, 29 Oktober, Luhut menghadiri topping off atau pemasangan atap bangunan dua tower Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
"Setelah itu hari Minggu saya melihat dengan helikopter daerah itu dan saya singgah di salah satu model di Meikarta. Kemudian hari Senin, Deputi III (Bidang Koordinasi Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin) saya minta melakukan preliminary dengan Kadin dan instansi terkait," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (2/11).
(Baca: Lippo Topping Off Meikarta, DPRD Bekasi: Itu Pakai IMB Orange County)
Luhut menyatakan, hari ini dia melakukan perumusan kajian KEK bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari hasil rumusan tersebut, ditentukan waktu kajian selama dua pekan.
"Setelah itu tanggal 16 atau 17 November ini kami akan mendengarkan laporannya. Setelah itu kami akan putuskan apakah masih perlu studi lanjutan atau cukup di situ," kata Luhut
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan, kajian KEK dilakukan untuk mengintegrasi 23 kawasan industri di ketiga wilayah tersebut. Saat ini, lanjut Rosan, seluruh kawasan industri tersebut terpisah sehingga tak membawa kepentingan memajukan industri nasional secara bersama-sama.
Padahal, kawasan industri di tiga wilayah tersebut menyumbang kontribusi industri nasional sebesar 43%. Dengan adanya pembangunan KEK, 23 kawasan industri dapat lebih efisien dan semakin kompetitif bersaing di kancah global.
"Jadi bagaimana kalau kita meng-upgrade itu dampaknya lebih besar lagi," kata Rosan (Baca: Ombudsman Anggap Iklan Meikarta Terlalu Bombastis dan Langgar Aturan)
