KEMENKUMHAM: Berita Kementerian Hukum dan HAM RI Terkini

Dari total 146.260 narapidana yang mendapatkan remisi khusus (RK) Idul Fitri, 145.599 menerima RK I atau pengurangan masa pidana sebagian. Sementara, 661 narapidana menerima RK II atau langsung bebas.

Dari total 1.466 narapidana penerima remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi, sebanyak 1.463 mendapatkan RK I atau pengurangan masa tahanan. Sementara, tiga orang mendapatkan RK II atau langsung bebas.

Pemohon atas nama Indigo Aditya Nugroho menarik pengajuan merek Citayam Fashion Week. Langkah ini mendapat apresiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

Selain memberikan RK II atau langsung bebas bagi 675 narapidana, pemerintah juga memberikan RK I atau pengurangan sebagian hukuman bagi 138.557 narapidana pada Lebaran 2022.

Hak kekayaan intelektual telah lama menjadi topik yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ini terbukti adanya beberapa aturan, yang memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

Kementerian Hukum dan HAM memastikan sebanyak 2.491 orang tersebut akan langsung bebas setelah mendapatkan remisi di HUT RI.

Pemerintah resmi melakukan pembatasan kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia.

CPNS Kemenkumham 2021 membuka formasi sebanyak 4.558 formasi. Berikut ini daftar lengkap formasi tersebut dan persyaratannya.

Sebanyak 550 narapidana akan langsung bebas setelah mendapat remisi khusus tersebut.

Ekonomi kreatif para pelaku UMKM penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan. Kontribusi kekayaan intelektual Indonesia mencapai Rp 1.105 triliun pada 2019.

Dengan sistem hukum yang sama, ASEAN akan memiliki suara lebih kuat di komunitas internasional. Namun hal tersebut memiliki tantangan lantaran ada perbedaan sistem tiap negara.

Kemenkumham tolak pengesahan Partai Demokrat versi KLB kubu Moeldoko. AHY tetap diakui sebagai Ketua Umum.

Dengan demikian, pemerintah masih mengakui kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ratusan penghuni lapas terinfeksi Covid-19 karena berinteraksi dengan petugas atau sipir penjara.

Lolosnya Joko Tjandra juga membuktikan tidak berfungsinya sistem cekal.