Pajak Karbon Perbatasan UE Untuk Impor Baja hingga Semen Diprotes AS
Negara-negara Uni Eropa (UE) akhirnya menyepakati pajak karbon perbatasan terhadap produk-produk yang dianggap mencemari lingkungan. Pajak ini menjadi bagian dari perombakan pasar karbon di benua biru yang bertujuan membuat ekonominya netral karbon pada 2050.
Para menteri negara-negara UE telah menyelesaikan rincian Carbon Border Adjustment Mechanism atau mekanisme penyesuaian karbon perbatasan, pada Minggu (18/12) pagi. Mekanisme ini akan mengenakan biaya tambahan sebagai “harga polusi” pada impor produk tertentu ke kawasan UE.
Industri padat karbon di UE harus mematuhi standar emisi yang ketat. Pajak dirancang untuk memastikan bisnis tersebut tidak dirusak oleh pesaing di negara-negara dengan peraturan standar emisi yang lebih lemah.
Adapun pajak ini akan diterapkan pertama untuk impor produk besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, serta listrik dan hidrogen, yang nantinya akan diperluas ke jenis produk lainnya. Pajak ini juga mencegah perusahaan UE memindahkan produksinya ke negara yang aturan emisinya lebih lemah.
Anggota parlemen Eropa menyebut strategi tersebut sebagai “kebocoran karbon”. Namun di bawah mekanisme baru, perusahaan harus membeli sertifikat untuk menutupi emisi yang dihasilkan dalam memproduksi barang yang diimpor ke UE berdasarkan perhitungan yang terkait harga karbon UE.
Negosiator asal Belanda, Mohammad Chahim, mengatakan bahwa kebijakan ini akan menjadi pilar penting dalam kebijakan iklim Eropa. “Ini satu-satunya mekanisme yang kami miliki untuk memberi insentif kepada mitra dagang kami untuk mendekarbonisasi industri manufaktur mereka,” ujarnya seperti dikutip CNN, Selasa (20/12).
Diprotes Amerika dan Afrika Selatan
Meski demikian rencana penerapan pajak karbon perbatasan ini ditentang negara-negara sekutu UE, termasuk di antaranya Amerika Serikat (AS) dan Afrika Selatan, yang khawatir tentang dampak pajak karbon perbatasan terhadap produsen mereka.
“Ada banyak kekhawatiran dari pihak kami tentang bagaimana ini akan berdampak pada kami dan hubungan dagang kami,” kata perwakilan perdagangan AS Katherine Tai pada sebuah konferensi di Washington pekan lalu, seperti dikutip Financial Times.
UE dan AS telah berselisih tentang rencana iklim Presiden Joe Biden senilai US$ 370 miliar di bawah undang-undang penurunan inflasi (Inflation Reduction Act) yang menurut pejabat UE akan merugikan perusahaan Eropa yang menjual produknya ke pasar AS.
Menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi, kesepakatan UE terbaru menyediakan lebih banyak dana atau anggaran untuk pengembangan teknologi energi bersih di Eropa.
Sementara penasihat senior diplomasi iklim di African Climate Foundation, Faten Aggad memperingatkan bahwa Kebijakan karbon UE dapat memicu deindustrialisasi negara-negara Afrika yang mengekspor ke Uni Eropa.
“Risiko lainnya adalah kapasitas energi bersih di negara-negara miskin hanya akan dialihkan ke produksi barang ekspor sementara industri yang ditujukan untuk konsumsi lokal bergantung pada bahan bakar kotor,” kata Aggad di Twitter. Dia menambahkan bahwa sertifikasi emisi karbon di negara penghasil tetap menjadi “tantangan.”
Pajak karbon perbatasan adalah bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang disepakati untuk mereformasi pasar karbon UE dengan target memangkas emisi karbon hingga 62% pada tahun 2030, dibandingkan dengan tahun 2005.
Pasar karbon UE, yang dikenal sebagai Sistem Perdagangan Emisi (ETS), telah membatasi emisi gas rumah kaca dari lebih dari 11.000 pembangkit listrik dan manufaktur, serta semua penerbangan internal UE, yang mencakup sekitar 500 maskapai penerbangan.
Perusahaan menerima atau membeli izin emisi atau “tunjangan”, yang selanjutnya dapat diperdagangkan. ETS, yang pada hari Minggu diperpanjang untuk pengiriman, adalah kunci upaya Uni Eropa untuk menjadi benua netral karbon pertama di dunia.
Di bawah reformasi terbaru, jumlah tunjangan bebas emisi akan dihapus antara tahun 2026 dan 2034. Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon akan diterapkan secara bertahap pada saat yang sama, dengan cara itu melindungi perusahaan domestik agar tidak diremehkan oleh pesaing asing.
Setelah hampir 30 jam pembicaraan, negosiator juga setuju untuk meluncurkan pasar karbon baru untuk bahan bakar pemanas dan transportasi mulai tahun 2027, dengan opsi untuk menunda satu tahun jika harga energi tetap pada tingkat tinggi saat ini.
"Kesepakatan ini akan memberikan kontribusi besar untuk memerangi perubahan iklim dengan biaya rendah," kata Peter Liese, negosiator utama parlemen Eropa dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan itu akan "memberikan sinyal yang jelas kepada industri Eropa bahwa berinvestasi dalam teknologi hijau akan bermanfaat," tambah Liese.
Parlemen Eropa dan Dewan Eropa harus secara resmi menyetujui kesepakatan tersebut sebelum mulai berlaku pada tahun 2026.