Pembahasan Alot, Komisi XI Akhirnya Setuju Privatisasi 4 BUMN
Setelah melalui perdebatan panjang, Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempatnya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Komisi XI menyetujui keempat BUMN ini melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru atau rights issue. Sebagian saham baru ini akan dibeli oleh pemerintah dengan dana PMN yang telah disetujui. Sisanya oleh pemegang saham lain.
Keputusan untuk menyetujui rencana ini disepakati setelah melalui perdebatan panjang dalam tiga kali rapat kerja. Alhasil keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Namun, masih ada beberapa fraksi yang kurang sepakat dan memberikan catatan. (Baca: Kinerja Membaik, Dividen BUMN Dinaikkan Rp 3 Triliun)
"Komisi XI DPR RI menyetujui right issue dan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Krakatau Steel, Jasa Marga, dan PT PP. Namun, keputusan ini disertai beberapa catatan berbagai fraksi," ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Hampir semua fraksi memberikan catatan dalam pemberian PMN ini. Mekeng mengatakan, Fraksi PDIP misalnya, memberikan catatan bahwa privatisasi ini harus mempertahankan kepemilikan saham pemerintah, memperhatikan waktu pelaksanaan Right Issue agar memperoleh harga yang optimal, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan energi, pangan, dan UMKM.
Fraksi Golkar memberikan catatan bahwa privatisasi ini jangan sampai membuat porsi saham pemerintah pemerintah berkurang atau terdilusi. Selain itu pemerintah juga harus bisa memastikan penggunaan dana PMN ini harus sesuai dengan program yang telah direncanakan. (Baca: Tak Dapat PMN, Delapan Perusahaan Siap Melantai di Bursa)
Sama halnya dengan Fraksi Hanura dan Fraksi PKS yang meminta agar pemerintah tetap mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya. Rencana ini harus bisa meningkatkan kinerja BUMN dan Kementerian Keuangan harus bisa memastikan hal ini. Fraksi PKB meminta agar penggunaan anggaran PMN dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Fraksi PAN menyatakan right issue ini harus dapat memberikan keuntungan dan memperbaiki kinerja BUMN. Sedangkan Fraksi Nasdem ingin pemberian PMN dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Berbeda dengan fraksi-fraksi lain yang menyatakan setuju dengan memberikan sejumlah catata, Fraksi Gerindra tetap menolak rencana ini. Gerindra berpendapat bahwa penerbitan saham baru dan PMN empat BUMN ini belum tepat dilakukan tahun ini. Alasannya kondisi keuangan negara yang tidak mendukung.
