Besaran Kenaikan Harga BBM Subsidi dan LPG Ditentukan Kemenkeu & ESDM
Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Montty Girianna, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menghitung potensi penambahan subsidi dan biaya kompensasi.
Adapun saat ini Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT Pertamina tengah menggodok usulan besaran kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg. “Itu (kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg) diputuskan pada saat rapat terbatas dengan Presiden," kata Montty.
Adapun faktor penentu lonjakan subsidi BBM dan LPG bertumpu pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS). Pasalnya, pembelian atau impor BBM oleh Pertamina mengacu pada MOPS.
"Dengan fluktuasi itu, kita lihat gap antara harga Pertalite dan harga keekonomian dan harga Solar. Lalu LPG, harga keekonomiannya makin ke sini, makin bengkak," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Montty menprediksi jumlah subsidi dan kompensasi BBM Pertalite, Solar subsidi dan LPG pada tahun 2022 melonjak hingga di angka Rp 350 triliun sampai Rp 400 triliun. Simak databoks berikut:
Angka ini merupakan hasil perhitungan dari asumsi harga minyak yang melonjak menjadi US$ 100 per barel. Sedangkan asumsi awal harga minyak yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya US$ 63 per barel.
Menurutnya, jika harga ICP sesuai dengan perkiraan awal, Pemerintah perlu mengeluarkan Rp 70-80 triliun untuk subsidi solar dan LPG. Sedangkan kompensasi untuk penjualan bensin Pertalite dan solar subsidi berada di kisaran Rp 60-70 triliun.
"Waktu itu asumsi ICP US$ 63 per barel, perkiraan subsidi dan kompensasinya Rp 140-an triliun. Sementara kalau ICP naik jadi US$ 100 per barel, subsidi plus kompensasi bisa sekitar Rp 350 triliun sampai Rp 400 triliun," tukas Montty.
