Kadin Minta Subsidi BBM Tak Dihapus Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Kadin, lanjut Suryadi, mengakui di tengah kondisi saat ini, dunia usaha masih menyimpan kekhawatiran atas risiko eksternal yang tidak terkendali seperti perang Ukrania dan Rusia serta wabah penyakit, termasuk pandemi, yang belum sepenuhnya pulih.
Selain itu, dunia usaha juga sangat membutuhkan kepastian berusaha dan penerapan regulasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengusulkan agar subsidi BBM tahun ini ditambah. Tingginya harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan penetapan Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) menjadi penyebab kenaikan anggaran subsidi.
Pemerintah awalnya hanya menganggarkan Rp96 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dengan asumsi ICP sebesar US$ 63 tahun ini. Rinciannya, Rp 77,5 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta Rp 18,5 untuk kompensasi solar.
Naiknya ICP serta penetapan Pertalite sebagai JBKP membuat pemerintah mengusulkan tambahan anggaran Rp266,5 triliun. Secara rinci, sebanyak Rp71,8 triliun untuk tambahan subsidi BBM dan LPG, Rp80 triliun untuk tambahan kompensasi Solar, dan Rp114,7 triliun untuk kompensasi Pertalite.
