Kilas Balik Program Mandatori Biodiesel, dari B2,5 kini Menjadi B35
Ketergantungan kepada komoditas kelapa sawit memang beralasan mengingat sawit dinilai sebagai tanaman yang punya volume paling besar dan paling produktif, sehingga pemanfaatannya sebagai bahan bakar tidak akan mengganggu pasokan sawit yang diperuntukkan untuk pangan dan industri.
Ancaman defisit minyak sawit
Kendati demikian, program biodisel yang mencampurkan BBM solar dengan fatty acid methyl ester (FAME) minyak kelapa sawit dinilai sebagai kebijakan multiobjektif. Kebijakan ini dinilai dapat meminimalisir dampak krisis iklim dan menjaga ketahan energi nasional dengan mengurangi impor solar.
"Intinya kalau mau buat kebijakan biodiesel harus lihat sumber minyak sawit dan harus lihat resikonya terhadap food. Karena preferensinya dibagi tiga, ada untuk eksport penggunaan dalam negeri untuk minyak goreng dan energi biodiesel," kata Ketua LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Alin Halimatussadiah kepada Katadata.co.id pada (6/8).
Dalam kajiannya bertajuk 'Risiko Kebijakan Biodiesel dari Sudut Pandang Indkator Makroekonomi dan Lingkungan' yang terbit pada 2020 lalu, LPEM FEB UI menuliskan program biodiesel memiliki potensi menambah devisa negara apabila impor solar turun dan meningkatnya permintan minyak sawit di dalam negeri.
Akan tetapi, program ini juga berpotensi menurunkan cadangan devisa jika Indonesia kehilangan potensi ekspornya. Kajian tersebut dilakukan dengan tiga skenario pengembangan biodiesel.
Pertama, skenario jika biodiesel turun menjadi B20 sampai tahun 2025. Kedua, adalah skenario yang berjalan saat ini, yakni B30 hingga 2025 dan skenario ketiga dengan program B50 hingga 2025.
Dalam skenario pertama, Indonesia akan mengalami defisit minyak sawit sebesar 1,26 juta ton jika hanya menggunakan B20 sampai 2025. Kemudian pada skenario kedua, terjadi kekurangan 40 juta ton minyak kelapa sawit jika Indonesia menggunakan B30 hingga 2025.
Selanjutnya pada skenario ketiga Indonesia juga akan mengalami defisit minyak sawit sebesar 108, 63 juta ton apabila pemerintah mengejar ambisi untuk B50 hingga 2025.
