Jokowi Mewaspadai Deretan Bahan Pokok yang Harganya Naik
Indonesia juga mengimpor sebagian besar pasokan gandum untuk kebutuhan pokok seperti roti dan terigu. Kenaikan harga bahan baku tersebut akan mempengaruhi biaya produksi idnustri makanan dan minuman di Indonesia.
Harga Gandum berjangka harian di Chicago melonjak 3,1% menjadi $10,42 per gantang pada Selasa (5/4). Kenaikan harga gandum dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen gandum terbesar dunia. Rencana sanksi ekonomi yang akan diberikan pada Rusia berdampak pada semakin melonjaknya harga gandum dunia.
4. Beras
Rata-rata harga beras nasional mencapai Rp11.750 per kg berdasarkan data data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Rabu (6/4). Angka tersebut lebih tinggi dari HET beras medium ditetapkan pemerintah di kisaran Rp9.450-Rp10.250 per kilogram (Kg) sesuai dengan Permendag Nomor 57 Tahun 2017.
5. Pupuk
Konflik antara Ukraina dan Rusia terus berdampak terhadap melambungnya sejumlah harga komoditas. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo adalah harga pupuk. Hal ini lantaran Indonesia masih mengimpor bahan dasar pupuk yakni potasium dari Ukraina. Oleh sebab itu Jokowi memerintahkan subsidi pupuk dibatasi pada jenis yang diperlukan.
“Dibatasi untuk urea dan NPK, apalagi harga urea telah mendekati US$ 1.000 (per ton),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (5/4).
Jokowi juga memerintahkan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi kepada tanaman yang dianggap prioritas. Airlangga mengatakan beberapa tanaman pangan yang dimaksud antara lain padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah, cabai, serta kakao.
“Presiden mewanti-wanti agar subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran,” kata Airlangga.
Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun. Adapun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.
Survei Populi Center menunjukkan bahwa bahan pokok juga menjadi permasalahan utama masyarakat DKI Jakarta. Mayoritas masyarakat atau 42% menilai bahwa permasalahan ekonomi tersebut perlu penanganan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
