Bea Cukai Tingkatkan Edukasi Dan Pengawasan Di Bidang Cukai

“Bea Cukai diberi kewenangan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan DBHCHT sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DBHCHT yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,” ujar Wahyu Setyono, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bogor.

Dari sisi pencegahan perearan rokok ilegal Bea Cukai juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah setempat. Kemudian, untuk kegiatan pemberantasan BKC Ilegal meliputi dua kegiatan, yaitu pengumpulan informasi terkait peredaran Hasil Tembakau Ilegal yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaan operasi pasar bersama dengan mengundang Bea Cukai pada setiap kegiatan, ujar Wahyu.

Sementara itu, Disperindag Kota Bogor menanggapi positif atas upaya Bea Cukai berkoordinasi terkait optimalisasi DBHCHT. Disperindag akan terus mengawal setiap kegiatan dimaksud dan melaporkannya. Dalam waktu dekat, akan dibentuk tim untuk bersama melakukan sosialisasi ketentuan cukai ke beberapa wilayah di Kota Bogor.

Selain Bea Cukai Bogor, Bea Cukai Cirebon juga melakukan optimalisasi pemanfaatan DBHCHT dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan operasi pasar rokok ilegal bersama dengan PP Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Kabupaten Kuningan, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan pada Jumat (20/11).

Kepala Seksi Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Agustinus Catur Setiawan, menyampaikan bahwa pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan tanggung jawab bersama agar dapat mendorong perekonomian negara.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai barang kena cukai ilegal dan pengetahuan mengenai pita cukai agar dapat menekan peredaran rokok ilegal yang ada di lingkungan masyarakat.”