Tiga Menteri Tidak Kompak Soal Harga Keekonomian BBM, Mana yang Tepat?
Keterangan pemerintah yang tidak kompak ini kemudian dikritisi oleh Anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Ia menilai informasi yang berbeda-beda bisa membuat masyarakat bingung. Menurut dia, pemerintah seharusnya membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM.
"Tunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat. Dengan demikian data yang dirilis pemerintah tidak beda-beda," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Sabtu (27/8/2022).
"Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan gampangnya menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM. Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Akibatnya masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana," lanjutnya.
Mulyanto juga menyoroti soal besaran subsidi BBM. Menurutnya, data besaran subsidi yang disampaikan pemerintah kurang tepat.
"Angka APBN perubahan yang sebesar Rp502 triliun bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk pembayaran subsidi dan kompensasi baik untuk BBM, gas LPG 3 kilogram, serta listrik. Termasuk dalam angka itu juga utang dana kompensasi pemerintah untuk tahun 2021," jelas Mulyanto.
"Jadi statement yang lebay kalau angka Rp502 triliun itu disebut hanya untuk subsidi BBM di tahun 2022," katanya lagi.
Sementara itu, Executive Director Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan isu kenaikan BBM telah menjadi bola liar di masyarakat. Hal ini berdampak besar terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Saya kira waktu yang pas di awal bulan depan [September]. Perlu ada kepastian agar masyarakat tidak mengalami double shock harga,” kata Mamit, saat dihubungi Katadata, Minggu (28/8).
Menurutnya, meskipun harga keekonomian Pertalite dan Pertamax sudah sangat tinggi, kenaikan harga BBM tersebut seharusnya tidak terlalu jomplang.
"Pertalite saya kira cukup Rp 10.000. Jangan lebih dari itu," katanya.
