Partai Buruh Tolak Tiga Aturan Upah Minimum dalam Perppu Cipta Kerja
“Kami tidak tahu apa itu indeks tertentu. Sebagai ILO Governing Body, tidak pernah dikenal indeks tertentu dalam menetapkan upah minimum. Upah minimum hanya ada dua cara, survei barang-barang kebutuhan hidup layak, atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak penggunaan variabel indeks tertentu dalam menghitung upah minimum. “Cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Ketiga, menolak aturan dalam pasal 88F yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda. Menurut Said pasal ini berbahaya karena pemerintah dapat mengubah formula upah minimum sewaktu-waktu.
Dia menduga pasal ini hadir untuk melindungi perusahaan yang tidak mampu, dalam kondisi krisis, membayar kenaikan upah minimum. Contohnya pada masa pandemi Covid-19. Namun menurutnya tidak semua perusahaan mengalami krisis, seperti di sektor batu bara, kelapa sawit, dan manufaktur.
“Ini biasanya tekstil, garmen, dan sepatu (yang tidak mampu). Seharusnya pasalnya adalah bagi perusahaan yang tidak mampu dengan dibuktikan laporan keuangan merugi dua tahun berturut-turut, bukan pemerintah yang seenaknya mengubah, karena undang-undang itu harus rigid, tak boleh ada pengecualian,” kata Said.
Perusahaan yang tidak mampu itulah, yang telah memberikan bukti tertulis berupa laporan keuangan merugi dua periode berturut-turut, yang dapat menangguhkan kenaikan upah minimum.
