Demokrat dan PKS Pertanyakan Unsur Kegentingan Perppu Cipta Kerja
Senada dengan PKS, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar menilai penerbitan Perppu sulit masuk akal sehat, karena tidak ada kegentingan dalam penerbitannya. Partai Demokrat mengatakan Presiden Joko Widodo berhutang penjelasan pada publik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Perang Rusia-Ukraina sebagai alasan penerbitan Perppu menurut saya amat sangat mengada-ada. Kenapa tidak masukan isu uji coba nuklir Korea Utara, atau bencana badai salju di Amerika sekalian sebagai alasan?," kata Renanda, Senin (2/1).
Ia mengatakan, yang dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) cacat formil adalah absennya partisipasi publik dalam penyusunan UU Ciptaker. Maka seharusnya, tambah Renanda, masyarakat harusnya dilibatkan, tetapi langkah yang diambil pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang melawan perintah MK.
"Putusan MK hasil pengujian UU Ciptaker agar tidak bertentangan dengan UUD jelas harus dimaknai sebagai Putusan Konstitusi yang wajib ditaati oleh Presiden," kata Renanda.
Salah satu poin dalam putusan MK saat menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena pembuatan omnibus law tidak dikenal dalam konstitusi. MK pun memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'.
Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
