5 Poin Utama Buku Cawe-cawe Politik Jokowi yang Ditulis SBY
Pun demikian dengan adanya pandangan Jokowi akan melakukan manuver politik agar Anies tidak dapat menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal ini, menurut SBY juga tidak salah, dengan catatan langkah politik yang dilakukan tidak melanggar Undang-Undang (UU).
Namun, jika yang dilakukan adalah mencari-cari kesalahan atau mengganggu dinamika internal partai yang mendukung pencalonan Anies, maka hal tersebut dinilai SBY akan menjadi langkah yang salah.
Khusus untuk poin ini, SBY mengangkat riuh yang terjadi kala partai besutannya, Partai Demokrat, 'dipermainkan' oleh lingkar kekuasaan pada 2023 lalu.
Ini mengacu pada kejadian yang dilakukan oleh Moeldoko, yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden, hendak mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat dari AHY. Manuver politik ini terhenti ketika Mahkamah Agung (MA) menolak upaya peninjauan kembali atau PK yang diajukan Moeldoko terhadap SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat.
Sengketa yang terjadi di internal Partai Demokrat tersebut, sengaja diangkat SBY, untuk mengingatkan publik bahwa MA masih menjadi badan yang independen dan bebas dari tekanan. Selain itu, penolakan PK Moeldoko ini juga dikatakan SBY, bukti bahwa Jokowi tidak pernah memberikan restu.
"Pak Jokowi menjelaskan secara panjang lebar bahwa intinya beliau tidak tahu menahu atas apa yang dilakukan oleh Moeldoko. Posisi Partai Demokrat, termasuk saya, tetap memercayai dan memegang apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut sebagai kebenaran," ujar SBY dalam bukunya.
4. Dukungan Jokowi untuk Salah Satu Paslon
SBY juga menilai upaya endorsement atau dukungan yang diberikan oleh Jokowi kepada salah satu paslon capres-cawapres, sebagai hal yang lumrah. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak salah.
Ia mengatakan, langkah politik untuk mendukung salah satu paslon capres-cawapres bisa dilakukan. Dengan catatan, tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokan.
"Jika kemudian perangkat negara, termasuk fasilitas dan uang negara digunakan untuk itu, di samping tidak etis juga melanggar undang-undang," kata SBY.
Terkait dengan kemunculan dua putra Jokowi dalam belantika politik Indonesia, SBY mengatakan hal tersebut tidak salah dan publik sebaiknya tidak menghakimi. Pasalnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.
Oleh karena itu, dua putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep, memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Namun, SBY menggarisbawahi tampilnya dua putra Jokowi tersebut, hendaknya bersih dari tindakan-tindakan politik yang melanggar UU.
5. Menyetir Parpol Terkait Capres dan Cawapres
Poin terakhir dalam buku yang ditulis SBY menyoroti pengakuan dan pernyataan sejumlah pimpinan partai politik, baik secara terbuka maupun tertutup, bahwa Jokowi yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres-cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik.
Menurut SBY, jika ini memang benar, maka Jokowi tidak dapat disalahkan, dan tidak tepat jika disebut melanggar etika. Justru, jika informasi ini benar adanya, maka yang harus dikritisi adalah para pimpinan parpol yang tidak menolak peran Jokowi dalam penentuan capres-cawapres.
Ia menjelaskan, sepanjang yang terjadi antara Presiden dan para pimpinan parpol adalah berdasarkan kesepakatan, serta tidak bertentangan dengan UU, maka hal tersebut sah dan tidak boleh dipermasalahkan.
