Stafsus Jokowi: Formula Upah Minimum Diubah agar Investor Tak Kabur

Staf Khusus Presiden Jokowi menilai, upah minimum yang terlalu tinggi membuat investor enggan masuk Indonesia. Hal ini bisa meningkatkan pengangguran.
Dimas Jarot Bayu
21 Februari 2020, 15:55
Stafsus Jokowi: Formula Upah Minimum Diubah agar Investor Tak Kabur
Ilustrasi, sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (28/1/2020).

Pemerintah mengubah formula upah minimum melalui rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu dilakukan agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menilai, upah minimum di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. “Suka tidak suka upah minimum kita jauh di atas rata-rata negara lain,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2).

Investor harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar, lantaran upah minimum pekerja tinggi. Alhasil, mereka enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

(Baca: Alasan Pemerintah Ubah Formula Upah Minimum dalam Omnibus Law)

Dini mengatakan, para investor memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang upah minimumnya lebih rendah dibanding Indonesia. “Mau investasi, ada yang cost-nya murah, mereka lari ke sana,” kata dia.

Padahal, kondisi seperti itu bisa merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, lapangan kerja semakin sedikit lantaran investor enggan berinvestasi di Tanah Air.

Minimnya lapangan kerja akan berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,34% per Agustus 2019.

“Kontra produktif karena pengusaha pindah, menambah angka pengangguran,” kata Dini. (Baca: Draf Omnibus Law Belum Final, Menaker Minta Buruh Tak Khawatir)

Atas dasar itu, pemerintah ingin mengubah formula upah minimum. Pemerintah hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dalam rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota dihilangkan.

Selain itu, upah minimum dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi.

Walaupun formulanya diubah, Dini memastikan tak akan ada penurunan upah minimum buruh. “Presiden Jokowi jelas mau RUU (Ombibus Law Cipta Kerja) ini menggenjot investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih luas bagi rakyat Indonesia, tapi jangan sampai upah minimum turun,” kata Dini.

(Baca: Yasonna Sebut Salah Mengetik dalam Draf Omnibus Law Cipta Kerja)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait