THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji Ke-13 Dibayar Juni 2024

Pemerintah mengalokasikan THR dan gaji ke-13 berdasarkan dua sumber yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Adapun THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN terdiri atas 80% atas gaji pokok PNS. Kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan serta kelas jabatan.

Sementara THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta tambahan penghasilan yang paling banyak diterima satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan.

"Hal ini memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan tersebut.

Penerima THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN:

1. PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi pusat
2. PPPK yang bekerja pada instansi pusat
3. Pejabat negara selain gubernur, wakil gubernur, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati dan Wakil Kota
4. Prajurit TNI
5. Anggota Polri
6. Pensiunan
7. Penerima Pensiun
8. Penerima Tunjangan
9. Wakil Menteri
10. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga
11. Dewan Pengawas KPK
12. Hakim ad hoc
13. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural
14. Pimpinan BLU
15. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik
16. Pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya setara dengan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Pengawas
17. Pegawai non PNS yang bertugas di instansi pusat, lembaga nonstruktural dan instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, LPI dan perguruan tinggi negeri.
18. Aparatur negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD:

1. PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah
2. PPPK yang bekerja pada instansi daerah
3. Gubernur dan Wakil Gubernur
4. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota
5. Pimpinan dan Anggota DPRD
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
7. Pegawai nonpegawai PNS yang bertugas pada istansi daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.