- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengunjungi Eropa untuk melobi anggota G20 di tengah meningkatnya krisis global akibat invasi militer Rusia ke Ukraina.
- Dikucilkan dan dihantam gelombang sanksi, Rusia terus melancarkan serangan di sejumlah wilayah Ukraina.
- Indonesia bisa berperan lebih besar membantu meredakan konflik dengan menghadirkan seluruh negara yang berselisih akibat perang di Ukraina di forum G20.
Pemerintah Indonesia menggencarkan upaya untuk memastikan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November nanti berjalan lancar. Di tengah meningkatnya ketegangan global sejak militer Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengunjungi Eropa. Sejumlah isu yang dikabarkan hendak dibahas Menteri Retno yakni upaya mengatasi konflik Rusia dan Ukraina dan pendekatan untuk memuluskan G20.
Menurut Retno, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 terus berusaha membantu penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. “Kalau semakin panjang tidak selesai, dampaknya akan ke G20 dan ke kita semua,” kata Retno usai Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu pekan lalu.
Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, malah menyarankan Presiden Joko Widodo bersama Retno perlu juga berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Hal ini dengan memanfaatkan momentum Indonesia menjalankan presidensi G20. Menurut Effendi, meski G20 adalah forum ekonomi, namun tak bisa dipisahkan dari forum politik dunia.
Ada lima anggota G20 di Eropa. Uni Eropa, satu-satunya organisasi kerja sama multilateral yang menjadi anggota G20, juga membawa kepentingan 27 negara yang bernaung di dalamnya. Meski demikian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan jadwal dan negara Eropa yang akan didatangi Menteri Retno masih diatur. “Menlu akan berkunjung antara lain ke Jerman,” kata Faizasyah kepada Katadata, Jumat, (8/4).
Menteri Retno, menurut Faizasyah, telah menugaskan Dian Triansyah Djani, Co-Sherpa 20 Indonesia yang juga Duta Besar Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkonsultasi dengan mitranya di New York dan Washington D.C. serta perwakilan negara-negara Eropa di sana. “Komunikasinya terus berjalan,” ujar Faizasyah.
G20 adalah forum kerja sama multilateral yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi global. Forum strategis yang dibentuk 22 tahun lalu ini mewakili lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan dunia, dan 80 persen pendapatan domestik bruto (PDB) dunia.
Forum G20 beranggotakan 19 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Cina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, dan Turki, serta satu organisasi kerja sama Uni Eropa yang mewakili negara-negara Eropa.
Menjalankan tugas Presidensi G20, Indonesia juga harus menjaga keutuhan penyelenggaraan forum yang terbelah. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa sudah terang-terangan menentang Rusia. Adapun Cina dan India, dua negara dengan populasi terbesar di dunia dan perekonomian kuat di G20, memilih tak ikut campur dalam penanganan konflik di Eropa Timur.
Sejak perang akibat invasi Rusia berkecamuk di Ukraina, Indonesia sebenarnya berusaha mengambil sikap netral dan terus menyerukan aksi mendukung perdamaian. Presiden Joko Widodo, lewat akun Twitternya pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, langsung menyerukan agar perang disetop. “Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia,” tulisnya.
Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Menteri Retno perlu memberi pemahaman kepada negara yang mendukung Amerika bahwa Rusia meminta jaminan agar aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tak berekspansi ke Eropa Timur. Selama ini Rusia selalu menentang upaya untuk menarik Ukraina menjadi anggota NATO.
Hikmahanto juga berharap Presiden Jokowi dan Menteri Retno dapat berkunjung ke Rusia dan meminta gencatan senjata. Kemudian, mereka bisa datang ke Ukraina untuk berbicara langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky tidak melakukan provokasi. “Provokasi terhadap Rusia akan meningkatkan agresivitas Rusia dan itu dilampiaskan dengan membuat rakyat Ukraina dalam situasi sulit,” ujar Hikmahanto, Kamis (7/4).
Dosen senior Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, menilai rencana Retno mendatangi Eropa sudah tepat. Ini akan menjadi langkah strategis dalam melobi negara anggota G20 di Eropa. Pasalnya, merekalah yang paling keras mengecam Rusia. “Mereka juga paling kencang menjatuhkan sanksi dan blokade untuk Rusia,” katanya kepada Katadata, Sabtu (9/4).
Rusia Kian Dikucilkan
Agresi Rusia ke Ukraina terus menuai kecaman global. Gelombang sanksi dan blokade finansial pun menghantam Rusia. Sejumlah anggota G20, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, ikut menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Rusia. Aset para pejabat tinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov beserta keluarganya, dibekukan. Ada 1.091 individu, termasuk 30 oligarki Rusia, dan 80 entitas yang masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Maret lalu menerbitkan resolusi berisi kecaman terhadap Rusia dan meminta negara itu segera menarik pasukannya. Resolusi ini didukung oleh 141 dari 193 anggota PBB, termasuk Indonesia. Meski demikian, Indonesia memilih abstain dalam voting untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 7 April lalu.
Tekanan global ternyata tak membuat Rusia menyurutkan langkahnya melanjutkan serangan. Putin menyebut aksi militer Rusia sebagai “operasi khusus” untuk menyelamatkan warga Rusia di wilayah Donbas di sisi timur Ukraina yang disebutkan menderita di bawah tekanan pemerintah Ukraina selama delapan tahun terakhir.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 9 April lalu melaporkan sebanyak 1.793 warga sipil Ukraina, 142 di antaranya adalah anak-anak, tewas selama invasi Rusia. Ada lebih dari 2.400 orang yang terluka. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB menyebutkan lebih dari 2,5 juta warga Ukraina melarikan diri untuk mengungsi di negara tetangga seperti Polandia, Hungaria, Slovakia, dan Moldova.
