Pengertian Demokrasi Parlementer, Ciri, dan Perjalanannya di Indonesia
Perjalanan Demokrasi Parlementer di Indonesia
Perjalanan panjang demokrasi parlementer di Indonesia dimulai pada tahun 1950-1959. UUD 1950 secara jelas menerapkan sistem demokrasi parlementer. Secara teknis, perdana menteri yang memimpin kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena ini, ada beberapa kabinet yang mendapatkan legitimasi pemerintahan selama 9 tahun, yaitu:
1. Kabinet Natsir
Pertama-tama, terdapat kabinet Natsir yang dipimpin langsung oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri. Natsir merupakan seorang tokoh politik dari partai Masyumi, partai Islam terbesar pada waktu itu. Natsir menjabat dari tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951.
2. Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kedua, terdapat kabinet Sukiman-Suwirjo yang terbentuk dari aliansi politik antara partai Masyumi dan PNI. Dalam kabinet ini, Sukiman Wirjosandjojo menjabat sebagai pemimpin pemerintahan sedangkan Suwirjo sebagai wakil pemimpin pemerintahan. Kabinet ini beroperasi dari tanggal 27 April 2951 hingga 3 April 1952.
3. Kabinet Wilopo
Ketiga, ada kabinet Wilopo yang memimpin dari 3 April 1952 hingga 31 April 1953. Kabinet ini sangat cepat demisioner karena berbagai dinamika politik yang menghantuinya. Misalnya, muncul gerakan separatisme di Indonesia dan dianggap bersalah dalam kejadian Tanjung Morawa di Sumatera Utara.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Ketiga, ada kabinet Wilopo yang memerintah dari tanggal 3 April 1952 hingga tanggal 31 April 1953. Kabinet ini dengan cepat mengundurkan diri karena banyaknya permasalahan politik yang mengganggu. Sebagai contoh, munculnya gerakan pemisahan di Indonesia dan kabinet ini dianggap bertanggung jawab atas insiden Tanjung Morawa di Sumatera Utara.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
Kelima, terdapat kabinet Burhanuddin Harahap yang memimpin pemerintahan dari tanggal 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Kabinet ini terbentuk melalui koalisi yang melibatkan hampir semua partai politik di parlemen.
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Keenam, Ali Sastroamidjojo kembali menjabat sebagai perdana menteri dari tanggal 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali II ini merupakan hasil dari koalisi politik antara tiga partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
7. Kabinet Djuanda
Ketujuh dan terakhir, terdapat kabinet Djuanda yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja dan terdiri dari 28 menteri. Kabinet ini memerintah dari tanggal 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959, sebelum sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno.
Demikian penjelasan terkait pengertian demokrasi parlementer, ciri, beserta perjalanan demokrasi di Indonesia pada setiap kabinet yang berdiri.
