Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia
4. Suara Mayoritas Memimpin
Ciri terakhir dari sistem demokrasi liberal di Indonesia adalah bahwa pemerintah dapat membuat undang-undang sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Biasanya, perdana menteri berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu. Namun, dalam demokrasi liberal, banyak kebijakan yang dapat berubah, terutama karena seringnya terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet di Indonesia sudah mengalami pergantian sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai kelompok atau golongan masyarakat.
Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Peristiwa Demokrasi Liberal terjadi di Indonesia dari tahun 1950 hingga 1959. Selama periode ini, ada tujuh kabinet dalam sistem demokrasi parlementer, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Pada masa kabinet Natsir, Indonesia berhasil bergabung dengan PBB, melakukan perundingan pertama dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, dan menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
Pada Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisi Masyumi dan PNI, tetapi berakhir karena adanya tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)
Kabinet Wilopo dibentuk setelah gagalnya formatur sebelumnya, dan menjalankan program dalam negeri seperti pemilu, meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Kabinet ini juga berusaha menyelesaikan masalah dengan Belanda, pengembalian Irian Barat, dan menjalankan politik bebas aktif. Namun, kabinet Wilopo berakhir karena mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini terbentuk pada tanggal 30 Juli 1953 dan dikenal sebagai kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan mempersiapkan pemilihan umum untuk anggota parlemen. Kabinet ini berakhir ketika NU mencabut dukungan dan menteri dari kabinet, sehingga terjadi keretakan hingga kabinet dikembalikan kepada presiden.
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)
Kabinet ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1955 dengan Burhanuddin Harahap sebagai pemimpinnya. Keberhasilan kabinet ini termasuk dalam menyelenggarakan pemilihan umum pertama secara demokratis pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955. Dalam hasil dari pemilihan umum pertama tersebut, terdapat 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai yang berhasil lolos seleksi. Partai PNI, NU, Masyumi, dan PKI meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum tersebut.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)
Menurut situs web Kemdikbud.go.id, program kabinet Ali Sastroamijoyo II berjuang untuk mengembalikan Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjanjian ini dianggap memberikan keuntungan lebih besar kepada Belanda daripada Indonesia.
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)
Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir dari sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini terkenal karena perannya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dan kondisi ekonomi yang memburuk. Salah satu pencapaian kabinet Djuanda adalah menetapkan batas wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Batas ini diukur dengan menghubungkan titik terluar dari setiap pulau.
Namun, karena dianggap lebih mementingkan kepentingan partai politik daripada konstitusi, kabinet Djuanda akhirnya dibubarkan setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memperkenalkan sistem politik baru yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin.
