Berita Jaminan Kesehatan Nasional Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Dana BPJS Kesehatan sebagian besar terserap untuk menangani penyakit katastropik yang memerlukan intervensi medis jangka panjang dan berbiaya tinggi.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 121/2024, yang mengatur jaminan kesehatan bagi mantan menteri dan keluarga mereka, dibiayai oleh APBN dan berlaku seumur hidup atau dua kali masa jabatan.

Pelaksanaan sistem anti-fraud yang diterapkan BPJS Kesehatan dalam Program JKN dimulai dari pencegahan, pendeteksian dan penanganan kecurangan.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menjadi non-aktif karena berbagai hal, seperti menunggak iuran. Untuk mengaktifkan kembali, dapat dilakukan secara online dan offline.

Pelaksanaan kelas rawat inap standar atau KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan diperkirakan akan menghambat akses peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) pada ruang perawatan.

Kementerian Kesehatan mulai menggodok peraturan teknis terkait sistem kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan. Permenkes ini nantinya akan mengatur sejumlah klausul termasuk iuran peserta.

Presiden Jokowi mewajibkan okowi mewajibkan penerapan fasilitas ruangan perawatan rumah sakit kelas rawat inap standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengatakan sekitar 269 juta masyarakat Indonesia terdaftar Program JKN di Hari Kesehatan Dunia 2024. Ini berarti sekitar 96% penduduk Indonesia sudah terlindungi dalam Program JKN.

Inovasi yang dibangun BPJS Kesehatan, seperti Mobile JKN, senantiasa berorientasi pada customer journey sehingga akan berdampak langsung pada peserta.

Pembangunan Kantor BPJS Kesehatan menandakan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan turut serta hadir di IKN.

Kantor Staf Presiden (KSP) menemukan beberapa daerah mengalami keterbatasan anggaran untuk membayar jaminan kesehatan bagi para petugas penyelenggara pemilu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menyalurkan bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 38,56 triliun hingga 5 Oktober 2023.

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menilai penghapusan mandatory spending berupa alokasi 5% dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kemunduran bagi kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan mencatatkan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 258,9 juta jiwa hingga 1 Juli 2023.