Kredit Macet

Langkah penghapusan kredit macet tahap pertama ini akan berlaku untuk 70 ribu pelaku UMKM.

Kebijakan pemerintah menghapus utang petani, nelayan, dan UMKM untuk memberikan keleluasaan terhadap akses perbankan.

BEI menilai rencana Presiden Prabowo meminta bank-bank milik negara menghapus kredit macet milik enam juta petani, nelayan dan UMKM, berisiko terhadap IHSG

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kredit macet petani dapat dieksekusi dalam waktu dekat.

OJK mencabut izin usaha pinjaman online (pinjol) Investree. Kondisi perusahaan memburuk setelah mengalami kredit macet. Investree adalah salah satu pinjol yang ditutup pada tahun ini.

Generasi Z dan milenial menyumbang 37,17% kredit macet di industri P2P lending. Hal ini mendorong OJK untuk meningkatkan regulasi dan peringatan risiko.

OJK mengumumkan kebijakan baru terkait hapus tagih kredit macet yang akan diterapkan pada perusahaan BUMN berupa bank dan lembaga jasa keuangan nonbank

Bank Jatim menyalurkan kredit dengan hati-hati demi menekan kredit macet (NPL) yang kini masih dalam keadaan sehat.

Kredit macet pinjol mencapai 2,94% atau Rp 1,83 triliun per Maret. Utang gagal bayar paling banyak berasal dari peminjam generasi milenial dan gen Z.

Sebanyak 15 pinjol tercatat memiliki kredit macet di atas batas aman 5%. Saat ini OJK mengkaji wacana mencabut moratorium izin usaha fintech lending.

OJK menerbitkan surat edaran untuk memperbaiki ekosistem industri pinjol di tanah air.

OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan fintech peer-to-peer lending (P2P Lending) Investree karena dinilai melanggar ketentuan penyaluran kredit dengan kredit macet mencapai 12%.

OJK mencatat kredit macet 18 pinjol tinggi atau di atas batas 5% per November 2023. Kredit bermasalah secara keseluruhan didominasi oleh peminjam usia 19 – 34 tahun.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatatkan telah memangkas aset berkualitas rendah atau Non-Performing Loan (NPL) sekitar Rp 900 miliar.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) buka suara terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku kredit macet di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).