Restrukturisasi Kredit: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit sampai 31 Maret 2024

Bank Mandiri telah memupuk cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup setiap bulannya. Selain itu, tren debitur yang direstrukturisasi akibat dampak pandemi Covid-19 terus melandai pada Juni.

Restrukturisasi kredit perbankan hingga Februari 2022 masih mencapai Rp 638,22 triliun atau 11% dari total penyaluran kredit. OJK akan mengakhiri kebijakan ini pada Maret 2023.

Pemulihan ekonomi yang membaik menjadi salah satu penopang ketahanan perbankan tahun depan menghadapi berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta OJK untuk tidak membatasi waktu penerapan restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi Covid-19.

Jokowi meminta OJK melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan tidak membatasi waktu penerapannya. Bank-bank diminta waspada tahun depan.

Langkah ini adalah tindak lanjut atas persetujuan skema restrukturisasi yang diajukan sebelumnya oleh Pan Brothers di Pengadilan Tinggi Singapura.

Jiwasraya memulai memproses pengalihan polis hasil restrukturisasi ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Langkah ini sejalan dengan izin pengalihan portofolio pertanggungan dari OJK.

Pan Brothers telah mendapatkan dua moratorium pembayaran utang dengan total penundaan sekitar 7 bulan dari dua pengadilan.

Waskita Karya berharap penyertaan modal negara (PMN) dapat terealisasi pada Desember 2021.

Selanjutnya, Krakatau Steel berencana membayar utang sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun pada akhir tahun ini.

OJK juga berkomitmen mengarahkan kebijakan yang mendukung industri-industri berorientasi ekspor, termasuk industri tekstil.

BI mencatat, rasio kredit berisiko atau loan at risk (LaR) saat ini masih tinggi mencapai 22,67% dari total kredit.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan PKPU yang diajukan CV Prima Karya terhadap Sritex dan tiga anak usahanya pada awal Mei 2021.

Waskita Karya menargetkan saham baru diserap oleh pemerintah Rp 7,9 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN), dan pemegang saham publik Rp 4 triliun.