Berita Soeharto Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Jeffrey Winters menyebut rezim Soeharto sebagai Oligarki Kesultanan, atau oligarki terpimpin.

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi '98.

Amnesty International Indonesia dan AKSI mengecam keras penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie, menilainya sebagai pengkhianatan cita-cita reformasi

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, salah satunya yakni Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo.

Berikut daftar 10 Pahlawan Nasional 2025 beserta profil singkatnya.

Tutut, putri Soeharto, tanggapi penolakan terhadap penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ayahnya, menyatakan tak ada kekecewaan keluarga dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghargaan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang dihadiri oleh putri sulungnya, Siti Hardijanti.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional, Senin (10/11).

Fadli Zon menekankan figur Soeharto sudah memenuhi syarat untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Apa alasannya?

Puan Maharani menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dari Partai Golkar, menekankan perlunya kajian mendalam terhadap rekam jejaknya.

Para korban penyi

Ratusan tokoh dari berbagai latar belakang mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto meminta penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto, alasan utamanya adalah pelanggaran HAM dan korupsi

Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional ke Presiden Prabowo Subianto, yang menyetujui untuk mempertimbangkannya sesuai aturan

Setara Institute mengkritik rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, yang dianggap mengkhianati Reformasi 1998 dan bertentangan dengan hukum oleh kelompok pengawas HAM tersebut.