Menanti Kejelasan Pembatasan Pertalite di Tengah Gejolak Harga Minyak
Lebih lanjut, dia menyebut pembeli seharusnya memilih BBM yang sesuai agar dapat mengurangi angka emisi. Pengelompokan kendaraan ini bertujuan untuk menghindari konsumen BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
“Masa yang kelas 3.500-4.000 cc masa pakai, kan merusak mesinnya sendiri. Kalau bisa beli cc besar berarti uangnya banyak kan,” ujarnya.
Pengelompokan data pengguna termasuk jenis kendaraan ini nantinya akan disimpan oleh Pertamina. “Motor mobil jenis apa, itu masuk di dalam daftar sistem IT pertamina,” terangnya.
Seperti diketahui, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Mei 2022. Menkeu meminta Pertamina untuk mengendalikan volume penyaluran BBM subsidi.
Ini untuk memastikan tambahan anggaran sebesar Rp 350 triliun yang telah disetujui DPR untuk membayarkan subsidi dan kompensasi energi tahun ini mencukupi seiring meningkatnya konsumsi di tengah lonjakan harga minyak mentah yang terjadi saat itu.
Sri Mulyani mengatakan, permintaan terhadap barang-barang yang disubsidi mulai melonjak seiring pemulihan aktivitas ekonomi. Kenaikan permintaan ini, menurut dia, perlu diwaspadai.
"Kami akan meminta Pertamina untuk tetap mengendalikan jumlah bahan bakar energi yang disubsidi. Kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/5).
Volume penyaluran subsidi BBM untuk solar dan minyak tanah hingga April 2022 naik dari 3,6 juta kilo liter tahun lalu menjadi 4,1 juta kilo liter. LPG 3 Kg yang disubsidi juga naik 100 ribu metrik ton dibandingkan tahun lalu menjadi 1,9 juta metrik ton.
Kenaikan pada volume penyaluran ditambah dengan kenaikan harga komoditas telah membuat subsidi BBM dan LPG yang dikeluarkan pemerintah pada 2022 membengkak 50% dibandingkan 2021 menjadi Rp 34,8 triliun. Nilai ini sudah mencapai 44,8% dari pagu dalam APBN.
