DPR Tolak Rencana Pemerintah Mengimpor 1 Juta Ton Beras
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 dalam rangka ketahanan pangan nasional dengan demikian terjadi perputaran stok beras dalam Perum Bulog.
Alasan Pemerintah Impor Beras
Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, kebijakan impor beras akan diupayakan agar tidak mengganggu penjualan hasil panen petani. Ia memastikan bahwa beras yang diimpor oleh pemerintah hanya untuk cadangan Bulog, bukan untuk dijual bebas.
"Iron stock itu adalah barang yang memang ditaruh oleh Bulog sebagai cadangan. Dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," ujar dia.
Teknis impor beras tersebut nantinya akan diatur oleh Kementerian Perdagangan. "Waktu, tempat, dan harga itu di tangan saya," ujar Lutfi.
"Pemerintah melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, awal Maret (4/3).
Tambahan beras dari luar negeri itu dinilai perlu untuk menjaga stok beras nasional dengan memperhitungkan kebutuhan bansos bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), korban banjir, dan pandemi Covid-19.
Bagaimanapun, pemerintah juga tetap berupaya menjaga stok beras dengan melakukan penyerapan gabah oleh Bulog. Target penyerapan mencapai 900.000 ton setara beras pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.
