BPH Migas Gandeng Kemendagri Kendalikan Konsumsi Pertalite dan Solar
Tak hanya itu, Kemendagri diharapkan dapat memberikan dukungan terkait harmonisasi data pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar terintegrasi dalam sistem Informasi Teknologi Badan Usaha Penugasan agar tepat sasaran.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa pengawasan konsumen atau pengguna BBM bersubsidi membutuhkan kerja sama dan sinergitas antar BPH Migas dan Kemendagri. "Tujuan perjanjian kerja sama ini terutama pengendalian konsumen yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP agar tepat sasaran," ujar Erika.
Perjanjian tersebut akan mengatur ruang lingkup dari kerja sama yang meliputi fasilitasi penyediaan data dan informasi konsumen pengguna, fasilitasi peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam pelaksanaan instrumen pengendalian penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP, juga pembinaan dan pengawasan.
Sebagai badan usaha yang menjual BBM bersubsidi Pertalite dan Solar kepada masyarakat, PT Pertamina menyampaikan bahwa perusahaan masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Sejauh ini, Pertamina masih belum melaksanakan seleksi konsumen pada pembelian Pertalite dan Solar. "Pengaturan penyaluran BBM berdasarkan kriteria kendaraan masih menunggu revisi perpres 191 tahun 2014," kata Sektetaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, lewat pesan singkat pada Selasa (1/11).
